Buang Kapitalisme, Bencana Alam Minggat
Oleh Vetiana Halim.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daera Jawa Barat (BPBD Jabar) Dani Ramdan, menyatakan ada 19 desa yang beresiko tinggi terkena Bencana. Untuk itu, telah disiapkan desa tangguh bencana. Kebanyakan rawan terhadap longsor. Maka desa tersebut harus mengalokasikan dana untuk antisipasi bencana.
Adanya bencana longsor, tak lepas dari kebijakan tata ruang wilayah Jawa Barat yang harus mengikuti UU Cipta Kerja yang ramah terhadap investasi. Akibatnya terjadi alih fungai lahan untuk mengakomodasi kepentingan investor. Lahan hijau dialih fungsikan menjadi lahan "produktif" sesuai dengan keinginan investor yang akan mengeksiloitasi sumber daya alam untuk meraup keuntungan atas nama pertumbuhan ekonomi, terutama pemulihan ekonomi pasca bencana.
Artinya, bencana ini bukan bencana yang ditimbulkan oleh alam, namun oleh tangan manusia. Dan Allah sudah mewanti-wanti dalam firmannya
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
Kebijakan kapitalisme sangat kental dengan kepentingan pemilik modal. Dengan fenomena kebebasan kepemilikan, pemilik modal yang kuat akan memperoleh "kueh" ekonomi yang paling besar. Sebagaimana slogan "survival for the fittest", hukum rimba berlaku. Sekalipun rakyat menderita.
Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.
Itulah Kapitalisme yang diusung oleh demokrasi. Tidak pernah terjadi "pengurusan terhadap rakyat". Yang ada adalah "eksploitasi" terhadap sumber daya, baik alam maupun manusia. Maka "wajarlah" jika semakin hari, bencana alam bukannya berkurang melainkan semakin menyebar. Karena sumber bencana "kapitalisme" dipakai dalam berbagai aspek kehidupan.
Saatnya Islam menggantikan kapitalisme, jika kita ingin terhindar dari Bencana. Islam menjadikan hukum Allah sebagai standar untuk menetapkan kebijakan. Artinya, Sejak awal Islam sudah menetapkan kebijakan sesuai dengan fitrah manusia. Â Firman Allah:
"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."
Kebijakan yang berlandaskan  hukum Allah, pasti membawa manfaat, dan menempatkan manusia dan alam sesuai fitrahnya. Manusia hanya boleh mengeksplorasi sumber daya alam sesuai aturanNya, bukan kepentingan pemilik modal. Islam juga menetapkan Sistem keuangan negara yang akan membiayai seluruh eksplorasi barang publik, sehingga tidak ada kepentingan investor yang bermodal besar yang dapat memutuskan kebijakan tata ruang wilayah.
