Problematika Pemerataan Fasilitas Pendidikan di Indonesia

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, negara maupun pemerintah pada era ini. Problematika pendidikan merupakan sesuatu hal yang kompleks. 

Persoalan pendidikan selalu saja ada selama peradaban dan kehidupan manusia. Pembaharuan sistem pendidikan tidak akan pernah dapat diakhiri dan akan terus selalu terjadi perubahan. Sistem pendidikan merupakan sebuah sistem yang fleksibel, yang harus selalu mengikuti perkembangan zaman serta harus menyesuaikan keadaan yang sedang terjadi sehingga diperlukan gagasan yang tepat dalam setiap pembuatan sistem pendidikan. 

Sistem pendidikan suatu negara akan berdampak pada bagaimana pembangunan mutu dan kualitas pendidikan. Sebagai salah satu proses untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, mutu pendidikan haruslah selalu berjalan ke depan, harus selalu lebih baik dalam setiap perubahannya.

Selain sistemnya yang harus tepat, pengadaan fasilitas yang baik serta memadai juga harus selalu berjalan beriringan agar tidak terjadi ketimpangan antara sistem pendidikan yang dijalani dengan fasilitas pendidikan yang tersedia. Namun pada realitanya masih belum terimplementasi secara maksimal sehingga banyak ketimpangan fasilitas pendidikan yang tersedia antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. 

Kesenjangan fasilitas pendidikan masih kerap ditemui terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), bahkan di kota- kota besar sekalipun. 

Minimnya akses, kualitas dan kuatitas pengajar, serta kondisi ekonomi yang rendah menjadi penyebab utama. Kurangnya perhatian dari pemerintah dan juga lambannya penanganan yang diberikan juga menjadi alasan mengapa fasilitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia masih tidak merata.

Seperti yang kita tahu tidak sedikit siswa yang menempuh perjalanan jauh hanya untuk bisa bersekolah di sekolah dengan akreditasi yang baik, itulah yang membuat pemerintah membuat kebijakan mengenai Sistem Zonasi yang diklaim oleh pemerintah dapat menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan ekslusivitas dan diskriminasi di sekolah, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru, selain itu juga membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasaranan sekolah maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga permasalahan pemerataan fasilitas pendidikan di Indonesia dapat terselesaikan dan tidak terjadi lagi ketimpangan.

Pada praktiknya Sitem Zonasi ini menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat, bagi yang pro, mereka mengatakan bahwa sistem ini merupakan tahap dimana sistem pendidikan Indonesia bergerak maju karena dapat memberikan hasil yang signifikan serta setiap perubahan kebijakan memang akan selalu ada generasi yang dikorbankan atau dapat dikatakan sebagai kelinci percobaan. Sedangkan bagi pihak kontra, mereka mengatakan bahwa sistem masih sangat mentah, kurangnya persiapan sehingga hanya akan merugikan dan menghilangkan semangat belajar para siswa karena tidak dapat bersekolah di sekolah favorit karena terhalang oleh Sistem Zonasi ini.

Meskipun tetap mendapatkan pro dan kontra dalam pelaksanannya sejak dimulai secara bertahap dari tahun 2016, pada tahun 2021 ini Mendikbud Nadiem Makarim mengakatan dalam "Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan Sistem Zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah". Ini semua terkait dengan kondisi pandemi saat ini yang sedang melanda dunia tak terkecuali Indonesia sehingga dibutuhkan tindakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi situai yang sedang terjadi saat ini. Dan kita sebagai masyarakat di negara demokrasi ada baiknya mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan bersama sehingga dapat tercipta Indonesia yang lebih baik untuk masa yang akan datang.