Coba Anda bayangkan apabila negara berdiri tanpa adanya negara lain dan tanpa adanya kerja sama. Mungkin Indonesia tidak akan bisa berkembang dan kita tidak akan bisa menikmati keadaan yang sekarang ada. Maka dari itu, sebuah negara tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Tentu sebuah negara membutuhkan bantuan dari negara lain. Bantuan tersebut dapat kita terima dari manapun termasuk bekerja sama dengan organisasi. Indonesia telah bekerja sama dengan organisasi OECD. Apakah kalian tahu apa itu OECD?
OECD (Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi adalah organisasi pemerintah yang terdiri dari 30 negara maju yang memiliki visi yang sama, yaitu, mengembangkan perekonomian suatu negara. OECD berkomitmen pada perekonomian. OECD didirikan 30 September, 1961 oleh Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, Jerman, Kanada, Spanyol, Italia, Turki, Swedia, Belanda, Swiss, Norwegia, Belgia, Portugal, Yunani, Austria. OECD dibentuk dengan tujuan mengembangkan dan mempromosikan sosial dan Kebijakan ekonomi. OECD membuat kebijakan dan pengembangan ekonomi bagi suatu negara untuk mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. OECD memiliki misi untuk membentuk kebijakan yang mendorong kemakmuran kesetaraan, peluang dan kesejahteraan untuk semua. OECD bekerja dengan pemerintah, Pembuat kebijakan dan masyarakat. Mereka menetapkan standar internasional ketika menemukan solusi untuk berbagai tantangan sosial, ekonomi dan lingkungan Dengan meningkatkan kinerja ekonomi dan menciptakan lapangan kerja untuk mempromosikan pendidikan yang solid dan berperang melawan penghindaran pajak internasional. OECD adalah orientasi dari OEEC atau organisasi untuk kerja sama ekonomi Eropa yang pada tahun 1948 dan hanya terdiri dari negara-negara Eropa. Atas dasar Konvensi yang dilakukan pada tahun 1961 tentang organisasi untuk kerja sama dan pengembangan ekonomi, memutuskan bahwa di mana negara-negara non-Eropa juga dimasukkan dalam anggota organisasi sehingga nama OEEC akan secara resmi diganti dengan OECD atau organisasi kerja sama ekonomi dan pengembangan.
Indonesia berpartisipasi dalam OECD dan memperkuat kerja sama sejak 2007 dan menjadi salah satu dari lima mitra utama organisasi OECD. Indonesia sebagai mitra penting pertama untuk menandatangani kerangka kerja Perjanjian Kerjasama (2012) dan hak istimewa dan perjanjian imunitas (2013). Jenis partisipasi dengan Indonesia ini telah membantu mempromosikan operasi di Asia Tenggara. Peluncuran Program Regional Asia Tenggara pada tahun 2014, dan pembentukan Biro Perwakilan Jakarta (2015), menjadi bukti berdasarkan perjanjian antara Sekretaris OECD Jos Angel Gurria dan Muhamad Chatib Basri, yang lebih malam menjadi Menteri Indonesia Keuangan di Rapat G20 di St. Petersburg, Rusia. Indonesia adalah mitra kerja penting untuk OECD. Oleh karena itu, Pnting untuk OECD untuk mempertahankan partisipasi Indonesia dalam ekonomi global karena Indonesia menempati posisi kedelapan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2016. Indonesia berpartisipasi dalam enam lembaga, 12 instrumen hukum dan berbagai revisi dan database dari OECD
Kerjasama Indonesia-OECD didasarkan pada kerangka kerja kerja sama, yang ditandatangani untuk pertama kalinya pada 2012 dan Institut Privileges dan Immunity (2013) dan diperbarui pada 2017 oleh Sekretaris Jenderal OECD ngel Gurria dan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Muyani Indrawati. OECD membangun kantor pertama di Asia Tenggara di Jakarta, Maret 2015. Pembangunan kantor ini berarti tingkat hubungan kerja sama OECD-Indonesia. Fokus Indonesia dengan berkontribusi pada organisasi OECD:
2007: Indonesia adalah salah satu mitra utama OECD
2009: Indonesia menyetujui kerja sama dengan Komite Investasi OECD dan menjadi 34
2010: OECD melakukan survei ekonomi di Indonesia
2012: Indonesia menandatangani kerangka kerja untuk perjanjian kerja sama dengan OECD
2013: Indonesia menandatangani hak istimewa OECD dan perjanjian imunitas
2014: Indonesia Meliputi Posisi Kursi bersama di Program Regional Asia Tenggara
2015: Peresmian Kantor OECD di Jakarta oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Sekretaris Jenderal OECD
