Keamanan

Benarkah Khilafah Faham Radikal?(2)

12 Juni 2018   16:17 Diperbarui: 12 Juni 2018   17:42 302 0 0

Radikal atau bukan radikal tergantung sudut pandang dan referensi yang dipakai.

Bila referensi yang dipakai adalah terduga teroris yang melakukan aksi bom bunuh diri ditambah Postingan di medsos yang dirancang untuk menanamkan faham kebencian,intoleran,ekstrimis,eksklusif,takfiri,jelas bisa dikatakan "Khilafah"adalah faham radikal.

Sebaliknya bila referensi yang dipakai adalah bukti sejarah soal "Khilafah",berikut bukti saat ini beberapa negara yang terang terangan menerapkan sistem "Khilafah",jelas bahwa "Khilafah"mempunyai tafsir dan implementasi yang beragam.

Adanya keragaman tersebut,mendorong para pemikir untuk mengacu berdasarkan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan empat sahabat beliau,yaitu:Abu Bakar RA,Umar Bin Khattab RA,Usman RA dan Ali RA.

Walaupun sudah mengacu pada figur yang sama,ternyata dalam menafsirkan dan mengimplementasikan juga berbeda.

Sebagai contoh ekstrim adalah HTI dan ISIS mereka sama sama mengklaim mengacu pada 5 figur tersebut.

Mirip dengan tafsir dan implementasi negara PANCASILA,Orde Lama mengklaim menjalankan PANCASILA,tapi oleh ORBA,Soekarno sebagai Presiden Orde lama dinilai tidak sesuai dengan PANCASILA.

Demikian juga Soeharto,oleh Orde Reformasi dinilai tidak sesuai dengan PANCASILA.

Orde Reformasi saat ini oleh para pengkritik juga dinilai telah melenceng jauh dari PANCASILA,dan yang ekstrim Orde Reformasi dinilai telah menjalankan UUD 45 yang palsu karena sudah di amandemen beberapa kali.

Kembali ke soal "Khilafah" yang tiap jaman,tiap kelompok,tiap Daerah punya tafsir dan implementasi yang beragam,padahal mengacu pada sumber yang sama,lalu mana yg boleh dan mana yang dilarang??

Ide dasar soal KHILAFAH adalah menerima dan mengakomodir keragaman.

Kelompok Nasrani bebas menjalankan keyakinannya,termasuk dalam menyelesaikan sengketa dan mengatur kelompok mereka.

Kelompok "kafir"bebas menjalankan kekafiran mereka,termasuk dalam mengatur kelompok mereka tersebut.

Kelompok Islam dengan beragam aliran bebas menjalankan keyakinannya,termasuk dalam menyelesaikan persoalan diantara mereka.

Beragam kelompok tersebut kemudian menjalin kerjasama dan sepakat untuk menyelesaikan setiap sengketa diantara kelompok tersebut secara damai dan lewat jalur hukum.

Beragam kelompok tersebut bersepakat untuk saling tolong menolong bila menghadapi serangan pihak luar..

Itulah hakekat piagam Madinah sebagai "legal standing"dalam berkhilafah,dimana pimpinan tertinggi dari khilafah dipilih oleh masing masing kepala kelompok masyarakat.