Sejak Orde Baru beragam cara untuk swa Sembada pangan telah dilakukan,intinya lewat program intensifikasi,ekstensifikasi,diversifikasi pangan.
Puncaknya sekitar tahun 1995 an dilakukan proyek pembukaan lahan gambut sejuta hektar menjadi areal persawahan,hasilnya gagal total,padahal dana yang dikucurkan luar biasa besar.
Pemerintahan berikutnya di era reformasi juga berupaya bikin program swa Sembada pangan lewat program "copy paste" berupa intensifikasi,ekstensifikasi dan diversifikasi pangan dengan hasil sama saja Indonesia tetap "import"pangan.
Dahlan iskan sebagai menteri BUMN era SBY pernah mencoba gerakkan BUMN Pangan untuk bikin perkebunan,pertanian dan peternakan,hasilnya???.
Dibidang Perkebunan dan Pertanian alami kendala di lapangan berupa tidak bisa mendapatkan lahan yang bisa dijadikan areal pertanian dan perkebunan dalam skala industri...akibatnya gagal lagi,termasuk areal untuk peternakan juga gagal.
Kementerian Pertanian adalah pihak yang harus disalahkan soal kegagalan Indonesia dibidang  swa Sembada pangan,sebaiknya Kementerian tersebut dirubah menjadi Kementerian Negara saja.
Anggarannya dipangkas habis,uang hasil memangkas tersebut digunakan untuk mendirikan BUMD/BUMN Dibidang pangan,sebagian pegawainya bisa diambil dari pegawai di KEMENTERIAN Pertanian,artinya tidak perlu ada PHK.
Bila BUMD/BUMN Dibidang pangan tersebut sukses,mereka bisa jadi Perusahaan inti pangan,petani sekitarnya bisa dijadikan mitra binaan.
Artinya terjadi sinergi antara BUMN,BUMD,Koperasi dan petani dalam program swa Sembada pangan.
Intinya adalah terkait program swa Sembada pangan HARUS melibatkan banyak pihak,termasuk kalangan Perguruan Tinggi,Swasta,BUMD,BUMN,Koperasi,petani.
Dimana keberadaan mereka tsb bukan untuk saling dibenturkan,tapi bisa saling berkolaborasi,bersinergi.
Dalam Konteks inilah bisa jadi cita cita Prabowo Subianto agar Indonesia bisa swa Sembada pangan tercapai.
