Soal terjun dalam Pilkada keluar duit,istilahnya keluar "biaya politik" semua orang juga tahu,yang jadi persoalan uang tersebut dari mana??
Bisa dari kantong ybs,bisa dari Partai Pengusung,bisa dari donatur yang dikumpulkan oleh tim sukses calon,bisa dari Pemerintah,bisa juga kombinasi dari itu semua.
Agar biaya politik tidak berubah menjadi "money politic"dibuatlah rambu rambu yang mengatur tentang batasan maksimal bagi individu,perusahaan ,pengurus partai,anggota partai.
Diatas itu semua aturan mensyaratkan bahwa sumbangan tersebut sifatnya tidak mengikat,artinya tidak ada politik balas jasa,sumbangan harus tercatat sehingga bisa diaudit.
Ketika La Nyalla mengeluhkan tentang uang yang harus dikeluarkan ketika mau mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jatim,sebetulnya tidak bisa dimaknai hitam putih,kalau La Nyalla punya tim sukses,uang tersebut bisa diambil dari para donatur.
Kalo belum ada donatur ,boleh jadi tim sukses La Nyalla belum terbentuk,sehingga oleh La Nyalla ditafsirkan keluar dari kantong sendiri sehingga dirasa membebani.
Cuitan La Nyalla soal biaya politik bisa jadi pembelajaran semua pihak,sebab batasan antara "cost politic" dengan "money politic" sering kabur,dalam istilah lain dalam politik itu tidak ada makan siang gratis,seorang mau keluarkan ratusan milyar untuk memperebutkan jabatan politik jelas ada maunya.
Indonesia bisa belajar dari Iran,dimana biaya politik ditanggung oleh negara,calon dilarang keluar biaya sama sekali,semuanya "gratis".
