Keharmonisan Prabowo-Mega Belum Hasilkan Bargaining Politik

Keharmonisan Prabowo-Mega Belum Hasilkan Bargaining Politik Buktinya Ketua MPR Bukan Untuk Gerindra, jadi untuk siapa rekonsiliasi itu?

Pasca pertemuan Prabowo -Jokowi dan Prabowo - Megawati maka ramailah isu rekonsiliasi dengan muatan demi keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).Isu rekonsoliasi bagai tsunami yang melululantahkan sejemlah issu yang juga cukup urgent seperti kematian peserta aksi pada tanggal 22-23 mei, kematian ratusan petugas pemilu pada Pilpres lalu dan lainnya.

Untuk siapa rekonsoliasi itu kenapa Prabowo mau melakukan rekonsoliasi? apakah Prabowo karena cintanya kepada bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia jadi kelemahannya yang dimamfaatkan oleh lawan-lawan politiknya  dengan iming-iming rekonsoliasi demi NKRI? jadi teringat perjanjian batu tulis dan tidak komitmennya Jokowi pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta?.

Dalam keterangan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, makna sebenarnya dari sikap rekonsiliasi yang selama ini dilakukan Capres 2019 Prabowo Subianto yang juga sekaligus ketua umum Gerindra akan terlihat pasca pelantikan Presiden 2019 dilakukan. 

Pasalnya simpang siur Gerindra masuk dalam koalisi pemerintah atau tidak hingga saat ini masih belum ada kejelasan, sekalipun di parlemen Gerindra sudah mendapatkan satu kursi pimpinan DPR dan MPR, tapi hal itu belum sepenuhnya menjadikan Gerindra sebagai partai pendukung pemerintah.

"Kursi pimpinan DPR yang didapat Gerindra saat ini tak lebih seperti barter politik pada periode sebelumnya yang berawal dari kebijakan UU MD3 melalui sistem paket dan akhirnya setelah dilakukan revisi bisa menempatkan PDIP pada kursi pimpinan DPR. Saya kira Mungkin beda hal jika sebelumnya kursi pimpinan MPR diserahkan kepada Gerindra, tentunya peta politiknya semakin jelas kemana arah politiknya", tutur Jajat.

Jajat menegaskan, keharmonisan Prabowo dan Megawati terbukti belum menghasilkan bargaining politik yang pasti, sejauh ini yang masih terlihat hanya sebatas pembagian kursi pimpinan DPR-MPR dan belum mengarah kepada koalisi mendukung pemerintah. 

Sekalipun publik bisa menilai saat ini ada keretakan dalam koalisi partai pendukung Jokowi antara PDIP dan Nasdem, namun bisa saja salah satu pemicunya tentang pembagian jatah kursi, karena jika Gerindra masuk tentu akan ada jatah partai lainnya yang berkurang.

Tapi ujung dari semua itu berada di tangan Jokowi, pasca koalisinya berhasil menguasai kursi pimpinan DPR dan MPR maka segala peluang untuk mengganggu roda pemerintah melalui parlemen dipastikan akan hilang. 

"Namun terlepas dari semua itu, menggandeng kubu Prabowo masuk kedalam pemerintahan merupakan salah satu langkah politik jitu Jokowi, karena menggabungkan 2 konsep capres dalam satu pemerintahan tentu akan memberikan warna berbeda dalam perpolitikan nasional kita", tutup Jajat.