Rekontruksi Dialog Jakarta-Papua Sebagai Jalan Pintas Menuju Perdamaian Papua

Pasca Penentuan Pendapat Rakyat (1969), Papua hidup dalam bayang-bayang bingkai NKRI.  Penyelesaian konflik sosial di tanah Papua tak kunjung usai. Berpuluh-puluh tahun lamanya, fenomena ini terus berkesinambungan walaupun upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Papua sudah berlangsung sejak lama, namun belum menemukan jalan pintas. Misalnya, di era Presiden B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi sampai pemerintahan presiden Prabowo Subianto. Ada berbagai kebijakan yang digulirkan seperti pembangunan dan otonomi khusus di Papua. Sayangnya, berbagai kebijakan yang diterbitkan untuk menuntaskan persoalan di Papua tak berbuah hasil sesuai harapan. Konflik dan kekerasan sampai saat ini masih terjadi. Pendekatan keamanan yang milteristik terus digunakan untuk menangani masalah keamanan di Papua. Hal ini sesungguhnya disebabkan akibat upaya pemerintah Indonesia yang kurang tetap dalam memilih siasat yang sesuai dengan paradigma masyarakat.

Pendekatan keamanan militeristik di tanah Papua justru menghantui kehidupan sosial, dimana hal tersebut membatasi ruang lingkup kerja masyarakat. Misalnya, masyarakat sering merasa takut untuk bekerja di kebun, saat berburu, mencari kayu bakar di hutan, dan kegiatan manusia bersama alam lainnya.  Bahkan banyak warga yang merasakan jiwa traumatis hingga akhirnya mengasingkan diri dari lingkungan alamnya sendiri. Mengapa demikian? Alasannya jelas, bahwa alam yang diyakini sebagai ibu telah dijadikan ladang pertempuran, sekaligus menjadi tempat kesaksian warga yang menjadi korban pembunuhan oleh oknum militer.

Sebagai resolusinya, sejak tahun 1999 para tokoh agama ditemani Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membangun inisiatif untuk menyerukan seruan perdamaian melalui slogan "PAPUA TANAH DAMAI." Slogan ini lahir atas dasar rasa empati, keprihatinan terhadap masyarkat, dan kecemasan. Sekaligus sebagai sebuah harapan akan terciptanya Papua tanah damai tanpa kekerasan, marginalisasi, diskriminasi, dan pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing) atas dasar asas praduga.

Salah satu tokoh agama yang mencanangkan ide tersebut ialah  seorang Pastor (imam Katolik) Diosesan (RD. Neles Kebadabi Tebay). Beliau mencoba membuka suara lantangnya melalui pendekatan yang lebih humanis yakni DIALOG JAKARTA-PAPUA sebagai upaya strategis yang dibangun untuk memberantas kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua melalui pendekatan akademis dan intelektual menuju Papua tanah damai . Atas jasanya itu, pastor Neles diberi gelar adat oleh masyarakat Papua,  "Kebadabi" dalam bahasa suku Mee (Paniai) yang berarti "orang yang membuka jalan".  Artinya, bahwa beliau adalah sosok yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk membebaskan masyarakat Papua dari belenggu kriminalitas yang selalu berkontinu.

Namun, rupanya upaya inisiasi tersebut kurang diberi respon positif oleh pemerintah. Sampai selepas kepergian mendiang Pastor Neles, misinya dilanjutkan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) melalui juru bicarnya,Yan Christian Warinussy  yang masih eksis ditengah kompleksitas persoalan tanah ini. Jadi, sesungguhnya dibalik eksistensi itu, JDP menyimpan pesan moral mendalam bahwa Papua mendambakan keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan tentunya Papua harus aman. Harapan masyarakat Papua hanya satu, yakni pemerintah Indonesia harus merekontruksi dialog Jakarta-Papua menuju Papua Tanah Damai. (uk)