Mohon tunggu...
Ofi Sofyan Gumelar
Ofi Sofyan Gumelar Mohon Tunggu... Pegawai Negeri Sipil

Senang baca, belajar menulis. Minat traveling sedang membangun jejaring. Bisa Dihubungi di ofi.gumelar@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Hijau Pilihan

Kelirumologi RTRW Aceh dan Dampaknya pada Ekosistem Leuser

17 Oktober 2016   21:14 Diperbarui: 27 Oktober 2016   08:01 0 2 0 Mohon Tunggu...
Kelirumologi RTRW Aceh dan Dampaknya pada Ekosistem Leuser
Pembukaan Hutan Untuk Areal Perkebunan Sawit di Kawasan Leuser (Sumber: Paul Hilton/RAN)

Biodiversity, saving these tiny fragments of amazing beauty to conserve wildlife and plant species and to show our children. We do not need to rape and pilage every last centremitre of this planet for mans greed,” (Kerry Scarveris)

Andai saja Leonardo DiCaprio tidak liburan ke Kawasan Leuser, Aceh pada bulan maret 2016 lalu, saya mungkin tak akan menyadari ada ‘sesuatu’ pada kawasan ekosistem tersebut. Dibalik pemberitaan khas infotainment, berbarengan dengan kedatangan DiCaprio juga mencuat isu negatif seputar ancaman terhadap kelestarian kawasan ekosistem Leuser.

Leuser merupakan kawasan dengan luas lebih dari 6,5 juta hektar yang terdiri dari hutan tropis dataran rendah dan berbukit. Leuser memiliki lahan gambut seluas lebih dari 460 ribu hektar yang kaya akan karbon. Yang membuatnya sangat spesial adalah disini terdapat 105 spesies mamalia, 382 jenis burung, dan 95 spesies reptil dan amfibi. Leuser juga menjadi rumah terakhir bagi spesies langka sumatera seperti harimau, orangutan, badak, gajah, macan dahan dan beruang madu. Disini pula menjadi habitat bagi bunga terbesar dan tertinggi, Rafflesia dan Amorphophallus, serta dipenuhi beragam pohon langka lainnya. Tak heran, ilmuan dan konservationist kelas dunia menyebut ekosistem Leuser sebagai “high concervation value”.

Mengingat pentingnya fungsi Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) ini, pemerintah kemudian menetapkan KEL sebagai Kawasan Strategis Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pemerintah Nasional telah mengamanatkan Leuser untuk dikelola dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian dan pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari. Ini termasuk larangan pemberian izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem Leuser ini.

Peta Kawasan Ekosistem Leuser, Aceh (Sumber: mongabay.co.id)
Peta Kawasan Ekosistem Leuser, Aceh (Sumber: mongabay.co.id)
Kini, Ekosistem Leuser berada pada titik rawan.  Ia semakin terdesak oleh aktifitas perkebunan, tambang  illegal logging bahkan kawasan permukiman. Ke depannya, kerusakan KEL ini dirasakan bakal lebih eksplosif dengan adanya kebijakan pemerintah yang dirasa mengesampingkan fungsi penting dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) tersebut

Adalah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Aceh 2013-2033 yang menjadi kekhawatiran masyarakat yang peduli pada kelangsungan KEL ini. RTRW yang dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tersebut ternyata tidak mengakomodir Kawasan Ekosistem Leuser sebagai salah satu dari dari empat Kawasan Strategis Nasional yang ada di Aceh. Ini menjadi ancaman karena dengan tidak adanya KEL pada RTRW Aceh, pemerintah daerah seperti membuka pintu bagi kegiatan usaha untuk beraktifitas di Kawasan ini, mengingat KEL tidak lagi menjadi kawasan lindung.

Seperti diketahui, RTRW merupakan instrumen yang menjadi arahan bagi pembangunan wilayah selama kurun waktu 20 tahun ke depan. Didalamnya telah diplot peruntukan ruang/lahan pada daerah-daerah yang ada dalam wilayah tersebut, wilayah mana saja yang dapat dikembangkan dan mana saya yang menjadi kawasan yang harus dilindungi.

Polemik RTRW Aceh semakin berkembang manakala ditemukan adanya beberapa hal yang tak sesuai ketentuan dalam proses penyusunan maupun isi substansi RTRW ini. Penyusunan RTRW  Aceh ini telah menabrak beberapa peraturan dan undang-undang diatasnya. Meminjam istilah Jaya Suprana, penulis menyebutnya sebagai kelirumologi RTRW Aceh. DIbawah ini adalah beberapa kelirumologi yang terdapat dalam RTRW Aceh 2013-2033  tersebut:

1. Penyusunan RTRW Aceh tidak menghiraukan Evaluasi Rancangan Perda dari Kemendagri.

Sebagaimana proses penyusunan Perda pada umumnya, penyusunan Perda/Qanun tentang RTRW harus melalui Evaluasi dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta adanya kewajiban gubernur untuk menyempurnakan rancangan perda berdasarkan evaluasi pemerintah pusat tersebut . Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Qanun Aceh nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh tersebut ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2013, sementara hasil evaluasi Kemendagri yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 650-441 Tahun 2014 Tanggal 14 Februari 2014, tentang Evaluasi Rancangan Qanun Aceh Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2014-2034. Keputusan Mendagri tersebut disampaikan kepada Gubernur Aceh dengan Surat No. 050/1162/IV/Bangda, Tanggal 20 Februari 2014.

2. RTRW Aceh 2013-2033 ternyata berlaku surut sejak ditetapkan.

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2013, dimana perda tersebut mengatur RTRW Aceh yang berlaku sejak tahun 2013 hingga tahun 2033. Dimana kelirumologinya? Yaa, RTRW ini berlaku surut untuk tahun 2013 yang ketika ditandatangani terhitung kurang dari 24 jam lagi. Padahal Perda termasuk peraturan yang tidak dapat berlaku surut, sesuai dengan azas non retroaktif.

3. Dalam Qanun RTRW Aceh, Kawasan Ekosistem Leuser tidak disebutkan dalam pasal penetapan kawasan strategis

Dalam Qanun RTRW Aceh Pasal 47 menyebutkan tentang penetapan kawasan strategis yang terdiri dari kawasan strategis nasional dan kawasan strategis aceh. Namun dalam penjabarannya, Kawasan Ekosistem Leuser tidak termasuk dalam kawasan strategis yang dimaksud dalam qanun ini. Padahal penetapan KEL sebagai Kawasan Strategis Nasional telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, serta tata batasnya telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 190/Kpts-II/2001, Tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Tidak dicantumkannya KEL dalam RTRW tentu saja sebuah kekeliruan. Ini berarti RTRW disusun tanpa melihat ketentuan peraturan sebagaimana disebut diatas. padahal jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pada pasal 150 disebutkan keharusan memasukkan KEL dalam pengaturan peraturan daerah. Artinya keberadaan KEL adalah mutlak harus diperhatian, bukannya dihilangkan dalam RTRW Aceh tersebut.

4. Karena ditetapkan sebelum adanya rekomendasi evaluasi dari Kemendagri, beberapa pasal lain dalam RTRW ini masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan diatasnya. Setidaknya terdapat 27 rekomendasi yang diberikan oleh Kemendagri dalam evaluasinya. Tentu saja ini membuat substansi isi RTRW tersebut menjadi keliru secara peraturan.

Kekhawatiran terhadap kerusakan KEL bukannya tanpa alasan. Jauh sebelum RTRW Aceh ini ditetapkan, aksi perusakan terhadap kawasan ini telah lama berlangsung. Adalah logis jika kemudian masyarakat  menduga bahwa pemerintah daerah tidak pro pada perlindungan KEL saat mereka menemukan RTRW Aceh yang seharusnya melindungi kawasan ini malah menghapusnya dari pola ruang provinsi ini. Poin 3 pada kelirumologi RTRW Aceh diatas bisa menjadi indikasinya.  

Temuan Tim Kajian Tata Ruang Aceh (Tim KTRA) menyebutkan dalam RTRW Aceh tersebut terdapat 242 ribu Hektar hutan yang diusulkan untuk dirubah peruntukannya, sebagian menjadi Areal Peruntukan Lain (APL) yang bisa  digunakan untuk aktifitas perkebunan, tambang atau kegiatan usaha lainnya. Tentu saja ini menjadi indikasi bahwa perambahan hutan Kawasan Ekosistem Leuser secara legal sangat mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan.

Temuan Tim KTRA Terhadap Usulan RTRW Aceh (Sumber: mongabay.co.id)
Temuan Tim KTRA Terhadap Usulan RTRW Aceh (Sumber: mongabay.co.id)
Ancaman Terhadap Kawasan Ekosistem Leuser

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3