Menurut Kemenkes (2016) Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah tata cara penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
 Pelaksanaan Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia berlaku mulai 1 januari 2014, namun pada target yang di tetapkan tahun 2019 penduduk Indonesia harus ikut berpatisipasi menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional.Â
Hal ini agar Penduduk Indonesia mendapatkan akses yankes tanpa terkendala biaya. Pelaksanaan penerapan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional berpengaruh pada alur pembayaran dan pengelolaan keuangan Rumah Sakit.
Adanya Perubahan pada alur pembayaran dan pengelolaan keuangan Rumah Sakit, maka Pola Badan Layanan Umum di publikasikan supaya mengelola keuangan yang didasari oleh prinsip efisiensi, efektifitas, dan produktivitas. Badan Layanan Umum di Indonesia mulai di lakukan pada beberapa Rumah Sakit dan mengalami kenaikan 150% pada tahun 2016.
Pelaksanaan Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dapat meningkatkan akses yankes pada Rumah Sakit meskipun Rumah Sakit mengalami Perubahan. Mengukur Efisiensi Rumah Sakit dapat di lakukan dengan capaian efisiensi dan standar kerja karyawan serta mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan produktifitas yang dicapai.
Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Irwandy, dkk (2018) pelaksanaan Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional berpengaruh dengan efisiensi Rumah Sakit, karena keterlambatan pembayaran klaim pengobatan oleh BPJS Kesehatan.Â
Keterlambatan pembayaran sangat membuat kesulitan pihak Rumah Sakit, sehingga terjadi kekosongan obat dan terlambatnya pembayaran jasa karyawan Rumah Sakit sehingga berpengaruh terhadap kinerja, kepuasan, dan motivasi karyawan Rumah Sakit.
Maka, hal ini sangat di perlukan Evaluasi terhadap Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional supaya efisiensi di Rumah Sakit mengalami Peningkatan dan menghasilkan mutu pelayanan yang semakin membaik. Kemudian, Pemerintah harus melakukan pembuatan Peraturan mengenai tarif INA-CBGs serta menyelesaikan terlambatnya pembayaran.
