Di nyinyiri Umat Muslim, dan dipusingkan oleh proyek yang hampir mangkrak, Pak Jokowi sepertinya sedang sering melamun di kantor, atau mungkin repot cari bantuan, telpon sana-sini minta nasihat atau saran kebijakan, kita tidak pernah tahu.
Bahkan dinyinyiri Umat Muslim pun, tidak tahu benar atau tidak. Apakah ada perseorangan yang mengatasnamakan umat muslim berkata tidak setuju jika dana haji dipakai untuk pengembangan infrastruktur? Seberapa banyak Umat Muslim yang menolak, berapa sisanya yang tidak menolak? Karena saya sendiri sebagai orang Islam merasa tidak keberatan. Pun PBNU, menyatakan tidak keberatan selama prosedurnya tepat. Toh bisa dibilang dana haji merupakan satu-satunya 'uang dingin' yang bisa menyelamatkan proyek pengembangan infrastruktur.
Infrastruktur yang mana? Saya tidak yakin. Tapi yang saya tahu hampir mangkrak adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, atau Bandung-Jakarta, sama saja. Beberapa sumber, bilang bahwa Proyek ini merefleksikan Ambisi Pak Jokowi. Groundbreaking dibuka di tahun 2016, dan target rampung 2019, namun beberapa pekerja dilapangan sendiri tidak yakin ini proyek beres sesuai target atau molor, atau bahkan tidak akan selesai selama pemerintahan Bapak Jokowi, dan akhirnya dihapuskan oleh presiden yang menjabat di masa depan?
Melihat kondisi yang seperti ini, komentar para pakar mulai berseliweran. Pak Jokowi, dituduh grasak-grusuk dalam proyek ini. Katanya ini proyek istimewa. Pak Jokowi sendiri menjanjikan proyek ini tidak akan menggunakan uang negara, bahkan tidak ada jaminan APBN dalam penyelenggaraan proyek ini. Yang meregulasi perjanjian tersebut adalah perpres. Kendatipun berbunyi seperti itu di perpres, tetap saja ada PP yang merupakan regulasi lebih tinggi daripada perpres, berbunyi bahwa Presiden sebenarnya bisa menginstruksikan BUMN untuk mengeluarkan jaminan dana bagi kebutuhan apapun. Ya, selama ada peraturan seperti itu, seharusnya bukan masalah?
Di media diberitakan bahwa hutang Indonesia ini sudah besar. Oleh sebab itu saya mengerti jika Pak Jokowi harus menginvestasikan dana Haji untuk keperluan infrastruktur. Besarnya hutang Indonesia saja sudah menuai banyak kritik. Apabila ditambah lagi, tentu akan lebih menuai kritik dan lebih bahaya lagi, mungkin akan memengaruhi indeks saham negara, dan berdampak terhadap perekonomian negara. Meskipun saya yakin pemerintah bisa berstrategi sebaik mungkin untuk menanggulangi dampak yang akan terjadi, tapi alternative memberdayakan 'uang dingin' ini rasanya cukup ideal.
Dalam penyelesaian proyek ini, tertulis bahwa 30% saham dimiliki oleh PT.WIKA (Indonesia), saham lainnya, dimiliki oleh enam perusahaan Cina yang akan mendanai proyek tersebut. Deberitakan juga, perusahaan-perusahaan luar yang memegang saham ini belum juga menurunkan sepeserpun uang dalam proyek ini. Menurut Setijowarno (dari Tirto.id), ini terjadi disebabkan oleh Pak Jokowi yang grasak-grusuk, berani jalan sebelum ada pembagian jelas pembiayaan, tanpa tujuan yang realistis. Perampungan tahun 2019 dianggap tidak realistis bagi beberapa kalangan, sehingga kita menanggung akibatnya.
Banyak kalangan yang akhirnya mengkaji ulang proyek istimewa Pak Jokowi ini. Pro dan kontra memang selalu ada. Tapi apalah artinya pro dan kontra ini di perdebatkan jika tidak ada jalan tengah yang bisa jadi penyelesaian masalah. Jika beberapa orang penting keberatan mengenai investasi dana haji ke pengembangan infrastruktur dengan alibi: dana haji kalau mau di investasikan ke pengembangan infrastruktur, ya harus ke infrastruktur yang memang memfasilitasi para Jemaah Haji. Ini masuk akal, tapi terlalu diskriminatif.Â
Infrastruktur (pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta), merupakan keperluan Umat Indonesia, bukan hanya Umat Muslim saja, dan tentu saja ini lebih luhung tujuannya. Saya jadi tergerak untuk mencari tahu dampak-dampak positif apa saja kira-kira, yang bisa dicapai dari pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta ini. Kalau perlu di perhitungkan, kira-kira berapa persen mampu mendongkrak perekonomian negara, atau lebih spesifik, terhadap perekonomian kota Bandung dan Jakarta, dengan dibangunnya infrastruktur ini, supaya lebih jelas. Ini bisa jadi alternative yang persuasive bagi masyarakat yang gampang kaget dan gampang menolak tapi abai dampak.
