Sebenarnya bukan cuma human error pada saat pengetikan atau membaca, revisi UU KPK tampaknya sebelum disahkan tidak dikoordinasikan (diinformasikan) pula kepada panitia seleksi calon pimpinan KPK (pansel capim KPK).
Padahal pansel sudah bekerja berdasarkan panduan yang telah mereka susun, termasuk di dalamnya yakni syarat dan pertimbangan terhadap administrasi para calon pada waktu itu.
Apakah perumus revisi UU KPK tidak tahu bahwa ketika pansel menjaring calon komisioner tidak ada batasan usia minimal 50 tahun? Sepertinya landasan yang digunakan pansel adalah UU KPK lama, yang di dalamnya tidak ada syarat batasan usia.
Dilematis, di satu sisi Nurul Ghufron terpilih karena lulus melewati semua tahap seleksi, di sisi lain dia terhambat dilantik karena UU KPK hasil revisi bakal berlaku.
Akan tetapi sesungguhnya bisa ada pengecualian dalam kasus Nurul ini. Dia tetap dilantik meski seakan menabrak aturan. Argumentasinya adalah dia sudah dinyatakan terpilih oleh DPR sebelum UU KPK hasil revisi disahkan.
Maka logikanya, pasal 29 butir e tidak berlaku bagi komisoner atau pimpinan KPK terpilih untuk periode 2019-2023.Â
Sekian. Salam.
