Tri MS
Tri MS

Orang biasa yang selalu ingin belajar dan berbagi....

Selanjutnya

Tutup

Humaniora highlight headline

Jabatan Publik : Antara Amanah dan Risiko Ancaman Penjara

18 Juni 2017   08:49 Diperbarui: 8 Juli 2017   04:21 503 2 0
Jabatan Publik : Antara Amanah dan Risiko Ancaman Penjara
Volume/jumlah entri pemberitaan yang diindeks oleh Google

Semakin tinggi pohon, semakin banyak angin bertiup, juga semakin besar risikonya. Perumpamaan ini sebagai contoh risiko jabatan, semakin tinggi jabatan, semakin besar pula risiko kesalahan ditimpakan kepadanya.

Jika kita lihat searching melalui browser Google (lihat tabel di bawah), dengan kata kunci (keyword) ”jabatan+korupsi+ditahan”, alangkah banyaknya volume konten pemberitaan pejabat atau PNS yang terkait dengan pelanggaran keuangan atau korupsi berdasarkan kata kunci tersebut.

Karena saya masih awam internet, tentunya ini masih bisa “debatable” atau mungkin tidak terlalu tepat terkait dengan volume konten berita yang diindeks Googlebot berdasar querry kata kunci tersebut, karena volume konten berita yang diindeks Google bisa berulang-ulang dari sebuah url/website (sehingga terhitung berulang), namun demikian, ini hanya sekedar perbandingan jumlah volume konten berita, yang terkait dengan “jabatan+korupsi+ditahan”.

Dan saya tidak bermaksud mendiskusikan SEO, pagerank,algoritma, search intent, atau bagaimana cara kerja penelusuran Google, karena sekali lagi, saya masih awam internet. Soal valid tidaknya riset kecil-kecilan ini, kami serahkan kepada pembaca.

Volume Berita Google Tentang Pejabat Tersandung Korupsi.

Jika kita menanya Google berapa banyak volume entri pemberitaan pada 44 jabatan populer yang tersangkut perkara hukum, yang diindeks di Google dan kemudian diranking, nampaknya harus membuat para pejabat sangat hati-hati menjalankan tugasnya, sebagaimana amanah saat pelantikan. Dan ternyata semakin tinggi jabatan, atau semakin basah jabatan tersebut, semakin tinggi volume pemberitaan yang diindeks Google terkait korupsinya.

Peringkat Pejabat Tersandung Korupsi Berdasar Jumlah Entri di Google
Peringkat Pejabat Tersandung Korupsi Berdasar Jumlah Entri di Google

Meski volume entri Google belum tentu linier dengan banyaknyak pejabat pada jabatan tersebut yang melakukan korupsi, tapi mungkin karena populernya sehingga media-media online rajin memberitakannya. Misalnya jabatan menteri, gubernur, bupati, anggota DPR/DPRD, walikota, kades, kepala satpol PP dan sekda menduduki 10 besar atau top ten volume pemberitaan media online terkait korupsi+ditahan yang dilakukan mereka. Volume pemberitaan online terkait korupsi mereka antara 300 ribu sampai 700 ribu entri berita online. Tentunya ini terkait dengan besarnya otoritas mereka terhadap pengelolaan uang negara. Artinya harus hati-hati dengan jabatan tersebut.

Pada pemberitaan korupsi tingkat menengah, yaitu antara 100 ribu sampai  300 ribu entri berita online terkait korupsi ada pada pejabat di pendidikan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA, juga di bidang kesehatan, dari Kepala Dinkesnya, Direktur RS dan pimpinan puskesmas. Sementara pada jabatan yang nampaknya disangka orang agak kering,seperti misalnya Kepala Dinas Kesbang, Kepala Dinas Dukcapil atau Kepala Perpustakaan, pun tak luput ada yang melakukan korupsi, dan menjadi pemberitaan di media online, pada kisaran 10 ribu sampai 20 ribuan berita.

Melihat data versi Google tersebut, marilah kita lebih hati-hati dan amanah dalam menjalankan tugasnya dan ikuti seluruh aturan yang berlaku, semoga pejabat di propinsi atau di kabupaten/kota di Indonesia yang tersangkut pelanggaran hukum semakin berkurang.

Surat Edaran Mendagri dan Kepala BKN

Memang jabatan adalah amanah, namun di sistem sekarang ini, seorang pejabat bisa terbawa oleh pelanggaran keuangan atau korupsi karena memang lingkunganya atau sistemnya yang cenderung koruptif. Harus sebaik-baiknya beakrobat dengan aturan (mensiasati) yang berjibun dalam pembelanjaan uang negara serta harus pandai menghadapi tekanan-tekanan beberapa pihak yang cenderung mengarah ke pelanggaran keuangan, namun di sisi lain harus tetap menjaga amanah jabatannya. Tentu bukan hal yang mudah, tetapi tetap harus kuat tekanan agar selamat.

Melihat banyaknya PNS yang tersangkut perkara hukum, Mendagri dan Kepala BKN telah mengeluarkan beberapa surat edaran. Dari Mendagri ada surat bernomor 800/4329/SJ tertanggal 20 Oktober 2012 agar tak mengangkat lagi pejabat dari eks PNS tersangkut hukum dalam jabatan struktural. Sementara dari Kepala BKN ada surat No K.260/V.326-2199 tertanggal 20 November 2012 tentang PNS yang dijatuhi pidana yang sudah berkekuatan hukum harus diberhentikan dengan tidak hormat.Namun, berdasarkan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, PNS akan diberhentikan tidak dengan hormat jika dipenjara dengan vonis lebih dari 2 tahun.

Surat edaran dari Mendagri dan kepala BKN merujuk ke adanya beberapa PNS daerah yang ternyata tidak disangsi setelah hukuman, malah dipromosi mendapat jabatan. Padahal sudah banyak peraturan yang harus menjadi referensi, di antaranya pada pasal 87 ayat 4 UU Aparatus Sipil Negara (ASN) huruf d serta pada PP terbaru di PP nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS pada pasal 249

Adapun mekanisme pemberhentiannya, untuk PNS golongan IVc ke atas penetapannya dilakukan presiden. Sedangkan golongan IVb ke bawah pemberhentiannya dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian baik pusat maupun daerah. Sementara Gubernur memberhentikan PNS kabupaten/kota untuk tingkat pembina golongan IV b dan IV a.Sedangkan bupati memberhentikan PNS di level penata tingkat satu, golongan IIId ke bawah.

Akhirnya, mohon maaf, tulisan ini hanya sekedar riset kecil-kecilan dan iseng-iseng pada 44 jabatan di kepemerintahan yang terkait korupsi via Google, barangkali anda bisa menambahkan sendiri pada jabatan yang lain, dan Google akan menghitung volume indeks pemberitaannya. 

Sekali lagi jabatan adalah amanah, sayangilah diri dan keluarga anda, jangan sampai karena jabatan tersebut, anda harus melewatkan masa hidupnya di penjara. Ayo, tetap amanah dalam menjabat, jangan korupsi!