Kerja Sama Diplomasi Pertahanan: General Border Committee Malindo

Perbatasan darat antara dua negara kerap kali menimbulkan permasalahan. Tidak hanya kesalahpahaman batas wilayah namun juga berbagai aktivitas ilegal. Potensi aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang secara ilegal hingga pembalakan liar merupakan hal yang umum terjadi. Aktivitas ilegal yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab perlu mendapat perhatian dari kedua negara yang saling berdampingan, seperti Malaysia dan Indonesia.

Malaysia dan Indonesia memiliki perbatasan darat di daerah Kalimantan Barat, lebih tepatnya di Tanjung Batu yang merupakan perbatasan paling barat. Sedangkan titik perbatasan paling timur terletak di Kalimantan Utara yaitu Sebatik. Wilayah perbatasan tersebut membentang di hutan tropis Kalimantan dan sebagian lagi ada di dataran tinggi Kalimantan. 

Untuk mencegah berbagai kegiatan ilegal di perbatasan yang merugikan baik bagi Malaysia maupun Indonesia diperlukan kerjasama antara kedua negara yang dilandasi dengan rasa percaya. Atas kesadaran pemimpin dari kedua negara serta persamaan sejarah, dibentuklah kerjasama strategis pada tahun 1970 yaitu General Border Committee (GBC), sebuah diplomasi pertahanan yang bertujuan untuk Confidence Building Measure (CBM) antara negara yang terlibat. Selain itu, GBC juga bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dan meningkatkan kemampuan pemeliharaan perdamaian kawasan atau upaya peacekeeping. Namun, secara lebih spesifik, agenda utama dari GBC Malindo yaitu untuk membangun sebuah perbatasan yang terkoordinasi dan memiliki kondisi damai. 

Confidence Building Measure tidak bisa dibangun dengan singkat, sehingga selama 50 tahun kerjasama GBC ini telah dilakukan banyak pertemuan pembahasan isu keamanan dan pertahanan untuk menciptakan kepercayaan antara kedua negara. Untuk mencegah terjadinya konflik diperlukan persamaan persepsi mengenai prioritas masing-masing negara melalui kerjasama ini yaitu masalah perbatasan yang lagi-lagi membutuhkan Confidence Building Measure. CBM ini mampu menjadi sebuah cara yang sederhana untuk membimbing dan memfasilitasi negara yang berhubungan dalam mengurangi ketegangan serta memungkinkan terjalinnya komunikasi kepemimpinan militer dan politik yang baik antar kedua pihak.

Berbagai program juga telah dijalankan oleh GBC ini untuk  menciptakan CBM, baik dalam bidang operasi maupun non operasi. Kerjasama di bidang operasi ini meliputi kegiatan patroli yang terkoordinasi baik di wilayah laut, darat, udara, hingga tim search and rescue (pertahanan dan keamanan) serta di bidang intelijen. Lalu untuk bidan non operasi kerjasama kedua negara terdapat di berbagai bidang seperti perjanjian batas perdagangan, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Efektivitas dari kerjasama GBC Malaysia dan Indonesia ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari segi proses dan sasarannya. Forum GBC ini bisa dikatakan efektif dalam menciptakan keamanan di wilayah perbatasan. Hal ini dilihat dari kemampuan GBC ini untuk menggerakan kerjasama teknis pada badan-badan yang terlibat, menstabilkan hubungan antara Malaysia dan Indonesia, serta menciptakan perdamaian khususnya di kawasan perbatasan. Namun pada pelaksanaannya, masih terdapat beberapa hal dalam kerjasama yang belum berjalan secara efektif. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan hasil dari kerjasama lebih maksimal. 

Pertama dari segi proses, terdapat evaluasi di bidang operasi yaitu perlunya peningkatan dan penguatan pada prosedur patroli yang terkoordinasi untuk memaksimalkan operasi melalui Rule of Engagement (RoE). Lalu perlunya penambahan pos gabungan antara tentara militer Malaysia dengan Tentara Nasional Indonesia di wilayah daratan untuk mencegah adanya ancaman dan aktivitas ilegal di perbatasan. Peningkatan komunikasi juga perlu menjadi perhatian khususnya untuk perbaikan kualitas komunikasi radio untuk mempermudah koordinasi berbagai stakeholder perbatasan yaitu tentara laut, darat, udara, hingga intelijen. Tim Operasi kepolisian Malaysia (PDRM) dan Indonesia (POLRI) juga perlu lebih proaktif dalam hal mengatasi berbagai ancaman transnational crime di wilayah perbatasan.

Masih dari segi proses, Malaysia dan Indonesia perlu meningkatkan pembangunan fasilitas dan infrastruktur di wilayah perbatasan untuk mencegah terjadinya kesenjangan serta sebagai upaya menunjang kesejahteraan masyarakat. Kurangnya fasilitas dan rendahnya kesejahteraan masyarakat dapat berpengaruh pada berbagai aktivitas ilegal seperti perdagangan gelap, pembalakan atau aktivitas lainnya. Maka melalui pembangunan di wilayah tersebut, potensi perdagangan dan lalu lintas penduduk secara ilegal dapat dikurangi.

Kedua dari segi sasaran, General Border Committee memunculkan sebuah gagasan baru mengenai kerjasama serta pertukaran informasi intelijen yang digagas oleh Malaysia dan Indonesia dan berupaya untuk menggandeng Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, serta Singapura untuk ikut serta. Untuk pertahanan Malaysia dan Indonesia kemudian perlu melakukan pembahasan mengenai draft pertahanan kerjasama atau Defence Cooperation Agreement (DCA) sebagai sebuah payung kerjasama yang lebih sah.

Meskipun masih terdapat beberapa hal yang menjadi evaluasi dan perlu ditingkatkan, namun General Border Committee yang berperan sebagai kerjasama strategis antara Indonesia dan Malaysia ini telah mencapai tujuannya yaitu diplomasi pertahanan, yaitu melalui terciptanya perdamaian khususnya di wilayah perbatasan Malaysia Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya sipil dan militer kedua negara. 

Peran yang diberikan oleh General Border Committee Malindo juga tidak melakukan intervensi langsung atau direct intervention dalam menjaga keamanan perbatasan darat. GBC sebagai sebuah kerjasama tertinggi membangun keamanan perbatasan justru dengan mendorong kerjasama teknis dari berbagai badan di bawah koordinasinya. Peran utama dari GBC bagi keamanan perbatasan dengan menciptakan Confidence Building Measure dalam mencegah potensi konflik khususnya bagi Malaysia dan Indonesia.