Aksi pemboikotan yang terjadi dari tahun ke tahun oleh masyarakat mayoritas muslim yang ada di seluruh dunia menyebabkan penurunan ekonomi yang cukup signifikan. Konflik yang awal mula terjadi dikarenakan datangnya migrasi kaum Yahudi ke wilayah Palestina pada awal abad ke-20 menyebabkan tumbuhnya ketegangan antara penduduk asli tanah Palestina dan para migrasi. Kian tahun abad berlalu setelah migrasi dan pengambilan wilayah Palestina dan mendirikan Rumah Nasional pada tahun 1971, jumlah populasi kaum Yahudi terus meningkat dan datang dari berbagai belahan dunia.Perang pertama kali terjadi pada tahun 1948 setelah World War II disebabkan penolakan pembagian wilayah Palestina kepada Israel yang rundingkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) gagal dan menyebabkan perang terjadi mengakibatkan pengungsian ribuan masyarakat Palestina dan jutaan orang meninggal dunia di tanah nenek moyangnya dengan hak asasi manusia yang tidak berharga di tangan zionis Israel.Selama setengah abad berlalu Israel membangun permukiman ilegal yang dinyatakan oleh Dewan Keamanan PBB dan pemerintah Inggris. Lebih dari 700.000 permukiman di Tepi Barat dan Yerussalem Timur yang di huni oleh orang Yahudi. Negoisasi kembali terjadi dan dilakukan berulang antara tahun 1990 hingga tahun 2000-an tetap tetap tidak ditemukannya celah untuk berdamai. Upaya perdamaian berakhir pada tahun 2014, ketika negoisasi antara Israel dan Palestina di Washington, Amerika Serikat gagal.
Pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan invasi berskala besar dengan menembakan 5.000 roket terhadap Israel dan diikuti kendaraan yang menerobos tembok perbatasan antara Gaza dan Israel. Dengan tibanya serangan ini, pemerintah Israel menyatakan perang dengan melakukan Operasi Pedang Besi di jalur Gaza utara dan menjatuhkan artileri udara yang menargetkan banyak tempat, termasuk gedung-gedung, permukiman, dan rumah sakit.
Dikarenakan gencatan senjata tersebut kritikan oleh negara-negara islam kepada Israel bertambah serta Organisasi Konferensi Islam (OKI) ikut berunding di Riyadh. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut kedalam organisasi tersebut dan terdapat gerakan massa yang ikut menyuarakan kemerdekaan Palestina. Lalu gerakan ini menyuarakan pemboikotan produk pro-israel di Indonesia yang terjadi di bulan Oktober 2023 hingga saat ini.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon dengan menerbitkan fatwa nomor 83 tahun 2023 mengenai Hukum Dukungan terhadap Palestina. Dukungan tersebut berupa ekonomi, pangan, personel, medis, hingga pembangunan opini publik. MUI mengharamkan untuk mendukung agresi Israel ataupun pihak yang mendukung baik secara langsung atau tidak langsung.
Pemboikotan adalah cara terampuh masyarakat mengekspresikan ketidakpuasan terhadap suatu perusahaan atau kelompok. Salah satu aksi tidak mendukung Israel adalah dengan memboikot barang konsumsi dan non-konsumsi yang menyokong persenjataan dan ekonomi di Israel. Munculnya gerakan boikot ini bukan hanya bersifat individual, melainkan telah bermutasi menjadi fenpmena sosial di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X. Dampak ekonomi gerakan ini juga berpotensi penurunan penjualan dan reaksi perusahaan terhadap tekanan dari konsumen. Partisipan aksi tersebut mencapai ratusan ribu warga sipil, produk yang terakit dengan Israel seperti Starbucks dan Disney yang berasal dari Amerika.
Fenomena pemboikotan bukan hanya menjadi peristiwa yang mencuri perhatian, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam tentang hubungan antara dukungan publik, ekonomi nasional, dan identitas kultural. Gerakan boikot terhadap produk Pro-Israel memberikan dampak yang signifikan pada perdagangan ekonomi internasional. Perusahaan yang terkait antara lain, McDonald’s, KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, dan Unilever. Tetapi aksi boikot ini juga berdampak pada karyawan yang bekerja di perusahaan diatas dan berujung pada penurunan pendapatan hingga kehilangan pekerjaan.
Menurut Boyer (2014), penelitian menyoroti dampak yang signifikan terjadi pada harga saham 30 perushaan yang berasal dari negara Pro-Israel. Penelitian ini mengungkapkan kekhawatiran investor terhadap ancaman pemboikotan yang terjadi secara global sehingga menjadi salah satu faktor penentu yang mempengaruhi stabilitas pendapatan perusahaan. Hal ini terkait dengan kondisi konflik yang terjadi, yang mendapat kecaman dari publik atas tindakan brutal genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
Dampak pemboikotan ini menjadi perdebatan antara masyarakat yang mempunyai opini berbeda, banyak keresahan terjadi karena hasil dari pemboikotan ini mempengaruhi hidup dan mati seseorang mulai dari kehilangan pekerjaan hingga barang konsumsi ketergantungan. Perselisihan terjadi ketika membahas pemboikotan yang berdampak pada sektor pertumbuhan ekonomi dan karyawan yang bekerja di gerai yang masuk ke dalam daftar pemboikotan.
Berpotensi mengalami pemecatan karyawan (PHK) pada perusahaan yang terkena dampak. “Pemerintah harus mengeluarkan arahan yang jelas atau daftar (produk) yang diboikot apa saja. Kalau tidak begitu, akan keluar daftar gelap yang berujung pada persaingan usaha tidak sehat” ujar Pieter Abdullah Redjalam Direktur Segera Institut. Pieter menyarankan agar pemerintah memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan dan mengeluarka arahan yang jelas mengenai aksi boikot yang akan menganggu perekonomian bisnis.
Pemboikotan produk Pro-Israel memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia, terutama dalam konteks penjualan produk sehari-hari atau Fast Moving Consumer Goods (FMCG). Menurut ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), roy Nicholas Mandey, aksi boikot ini telah menyebabkan penjualan produk FMCG turun hingga 40%, termasuk susu bayi, susu anak, dan makanan untuk lansia. Hal ini mengakibatkan penurunan omzet dan penjualan, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2023 diperkirakan semakin melambat ke level 4,57%-4,6%Pemboikotan produk Pro-Israel juga dapat berdampak pada ekonomi makro Indonesia dalam jangka panjang. Selain berpotensi pemecatan karyawan dan persaingan bisnis yang tidak sehat, pemboikotan yang dilakukan dalam kurun waktu yang lama dapat mempengaruhi konsumtif masyarakat dan mempengaruhi stabilitas ekonomi secara luas.
Untuk mengatasi dampak negatif ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk-produk yang sebenarnya diproduksi di dalam negeri dan telah berkontribusi bagi pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemberian stimulus, baik dalam bentuk subsidi, kebijakan fiskal, tenaga kerja, hingga upah pekerja kontrak atau outsourching yang bekerja di industri produsen barang yang terdampak oleh adanya aksi boikot.
