Harapan Pemerintah terhadap Pendidikan Vokasi

Visi yang dicanangkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebagai pengejawantahan dari visi misi (nawa cita) Presiden Joko Widodo adalah terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. 

Visi tersebut selanjutnya diturunkan dalam dua misi yang sangat padat dan mendasar yaitu 1) meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas; dan 2) meningkatkan kemampuan IPTEK dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.

Misi pertama yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti sebagai akibat dari rendahnya angka partisipasi kasar mahasiswa pendidikan tinggi di Indonesia yang baru mencapai 31, 5 persen. Bila dibandingkan dengan Negara tetangga, tentu APK Negara Indonesia tergolong masih rendah, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

Kondisi ini tentu akan membebani pemerintah untuk dapat berlari dan jumping mengejar ketertinggalan terhadap Negara-negara tetangga. Bagaimanapun, kita tidak dapat menafikan peran pendidikan tinggi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kreatif.

Bila angka partisipasi kasar diatas kita telusuri untuk mahasiswa pendidikan vokasi, diperoleh angka 721.288 orang pada tahun 2019. Artinya, jumlah mahasiswa pendidikan vokasi di seluruh Indonesia pada tahun tersebut berjumlah 721.288 orang. Bila dibandingkan dengan kebutuhan dan target pemerintah, jumlah tersebut tentu nilainya sangat kecil.

Menurut Sugeng Bahagijo, selaku Direktur Eksekutif International NGO Forum for Indonesia (Infid), Indonesia  masih kekurangan tenaga kerja terampil. 

Lebih lanjut Sugeng menyatakan, untuk menjadi Negara yang maju, Indonesia memiliki kekurangan tenaga terlatih bersertifikat sejumlah 58 juta, artinya pendidikan vokasi sangatlah dibutuhkan guna menghasilkan tenaga kerja terampil dan terlatih. 

Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa 66 persen angkatan kerja Indonesia hanya memiliki latar belakang pendidikan SMP hingga SD ke bawah. Data BPS ini tentu semakin meneguhkan bahwa Indonesia kekurangan tenaga kerja terampil.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan dengan penekanan pada keahlian praktikal yang dibutuhkan langsung oleh dunia kerja. Kemenristekdikti sebagai representasi pemerintah, berupaya untuk memperbaiki struktur tenaga kerja melalui penentuan arah pengembangan pendidikan tinggi vokasi, yakni: 

1) selaras dengan program pengembangan ekonomi nasional; 

2) menghasilkan lulusan yang mampu merespon dinamika kebutuhan pasar kerja; dan