Puluhan massa dari lintas  suku se Banyuasin menggelar aksi di kantor DPRD Banyuasin, terkait dugaan korupsi anggaran tiket pesawat dan biaya hotel DPRD Banyuasin.
Darsan, kordinator aksi Komunitas Putra Daerah Lintas Suku (Kopdalinsus) mengatakan, berdasarkan hasil audit BPK 2017 ditemukan kelebihan bayar terhadap anggaran hotel dan tiket pesawat untuk perjalanan dinas anggota DPRD dan pegawai sekretariat dewan. "Audit BPK menunjukkan adanya tindakan merugikan negara, kami harap temuan ini segera ditindaklanjuti," tegas Darsan.
Massa juga menyoroti puluhan kendaraan dinas di sekretariat Pemkab Banyuasin yang tidak diketahui dimana surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). "Berdasarkan informasi yang kami dapat, ada puluhan BPKB kendaraan dinas DPRD yang tidak tahu dimana rimbanya," ujarnya.
Dirinya menambahkan, Sekretariat DPRD harus bertanggung jawab terkait kebaradaan bukti kepemilikan kendaraan tersebut. "Semoga saja BPKB itu tidak disimpan di leasing atau gadai BPKB," guraunya sembari terkekeh.
Darsan juga meneriakan Bupati Banyuasin harus tegas dalam hal ini.
"Kita mendukung bupati banyuasin untuk menarik fasikutas dewan, mobil dinas, tunjangan transportasi." Pintanya
Selain itu Kopdalinsum juga minta klarifikasi terkait penggunaan anggaran di DPRD mengenai
1. penyediaan Jasa administrasi keuangan tahun 2016 sebesar 916.550.000
2. penyusunan laporan keuangan bulanan dan akhir tahun 2016 besar 382.918.000
3. program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah tahun 2016 dengan nilai 27.322.894.300 untuk itu saudara Aminuddin sebagai Kabag Sekwan
4. Program penataan peraturan perundang undangan tahun 2016 sebesar Rp 61983800
5. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tahun 2016 sebesar Rp. 543.300.000
6. program pelayanan administrasi perkantoran tahun 2016 besar  Rp.102 483.362.00
7. penyediaan jasa administrasi perkantoran biasa tehnis tahun 2016 sebesar Rp.1726800-000
8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tahun 2016 sebesar Rp 405.508.929.2
Menanggapi hal tersebut, DPRD Banyuasin melalui sekretariat dewan Konar Zuber akan mencari kebenaran terkait hal tersebut.
"Masalah ini akan kita pelajari dulu benar atau tidaknya." Ucapnya singkat.(Ti)