Ramai petisi penolakan perpanjangan izin organisasi masyarakat (ormas) FPI yang akan berakhir pada  20 Juni 2019. Sementara prosedur pendaftaran mengharuskan organisasi mengisi kelengkapan untuk dicek keabsahannya oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Setelah itu barulah diserahkan kepada Mendagri untuk keputusan pemberian izin.

Terkait perpanjangan izin SKT tersebut, menurut Kompasianer apa yang harus Mendagri lakukan apabila FPI mengajukan pendaftaran ulang dan memperpanjang izinnya? Sampaikan opini/pendapat Kompasianer dengan menambahkan label IzinOrmasFPI (tanpa spasi) pada setiap artikel.