Salah satu poin visi misi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah penegakan sistem hukum yang bebas Korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Namun, publik agak meragukan visi-misi itu digarap dengan serius selama lima tahun. Musababnya, hingga kini Jokowi juga tak kunjung mengeluarkan Perppu KPK, yang mana menjadi tuntutan publik belakangan hingga saat ini.

Persoalan lainnya, adalah koruptor yang ikut serta dalam Pilkada 2020. Permasalahan ini masih tarik-menarik dalam aturan perundangan.

Bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi, adakah opini yang ingin disampaikan Kompasianer, terutama mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini?

Lalu bagaimana sikap kita mengenai Perppu KPK? Atau setujukah Anda tentang napi koruptor yang ingin menyalonkan diri pada Pilkada 2020 nanti?

Tuliskan opini Anda di Kompasiana dengan menyertakan label Setengah Hati Antikorupsi (menggunakan spasi) pada tiap artikelnya.