Di tengah pandemi corona yang tak pernah mereda, di tengah bencana alam yang silih berganti di negeri ini, dan semua seolah seperti tak diantisipasi dan dicegah meski berbagai pihak, ahli, akademisi telah memberi saran, masukan, dan mengingatkan. Namun, apa daya, corona dan bencana alam akibat kerusakan lingkungan tak dapat dihindari.Â
Apa pasalnya? Mungkin, di negeri ini, walaupun sudah 75 tahun lepas dari penjajahan kolonialisme, ternyata para pemimpin yang seharusnya amanah demi keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, justru terus memupuk amanah untuk dirinya, keluarganya, koleganya, kelompoknya, partainya, pendukungnya, para taipan atau cukong yang telah menggelontorkan anggaran demi timbal balik keuntungan dan kepentingan mereka sendiri.
Lihat saja, begitu kursi jabatan di pemerintahan dan parlemen di gapai karena memanfaatkan suara rakyat, saat rakyat terus menderita dan didera ketidakdilan berkepanjangan, namun bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan, bagi-bagi proyek, bagi-bagi rezeki justru untuk kelompoknya sendiri, untuk kolega dan partainya, untuk para pendukungnya, hingga membentengi diri dengan mengerahkan influenser dan buzzer yang semuanya menggunakan uang rakyat. Membentengi di dengan kebijakan dan peraturan yang memihak, dan menggunakan hukum sebagai ancaman bagi rakyat yang kritis atau dianggap melawan.
Semua peristiwa dan kisah itu pun sudah menjadi perbincangan dan pemberitaan media massa bak kacang goreng. Dan, ironisnya, meski sudah dikritisi, didemostrasi, mereka tak bergeming. Banyak yang semakin ditangkapi, hingga rakyat pun takut bersuara.
Atas fenomena ini, sejatinya dibanding dengan pandemi corona dan bencana alam di Indonesia, manakah bencana yang lebih hebat dan besar?
Bencana kemanusiaan
Banyak pihak dan rakyat yang mengungkap bahwa di Indonesia bencana terbesar yang kini terus terjadi sejak peristiwa Pilkada DKI dan Pilpres yang melahirkan istilah rasis cebong, kampret, dan kadrun, yang juga terus dibiarkan dan sama sekali tidak ada upaya pencegahan dan pelarangan penggunaan istilah SARA tersebut, padahal sangat dekat mengantar disintegrasi bangsa, namun apa yang terjadi, hal ini terus dibiarkan mengalir dan terjadi.
Inilah bencana yang paling besar, yaitu bencana kemanusiaan di negeri nusantara yang malah terus disemai dan disuburkan. Mengalahkan pandemi corona dan bencana alam. Apakah mereka lupa? Atau sengaja melupkan? Atau memang lupa diri?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna lupa adalah lepas dari ingatan; tidak dalam pikiran (ingatan) lagi, tidak teringat, tidak sadar (tahu akan keadaan dirinya atau keadaan sekelilingnya, dan sebagainya), lalai, tidak acuh, lupa kacang akan kulitnya, tidak tahu diri, lupa akan asalnya.Juga lupa daratan bertindak (bersikap) tanpa menghiraukan harga diri (sehingga melampaui batas), tidak peduli apa-apa, tidak sadar akan dirinya, lupa diri.
Mungkin deskripsi dari semua yang kini justru menjadi pondasi di NKRI adalah bersumber dari kata lupa dan turunanya. Sehingga bencana yang paling besar terus terjadi adalah bencana lupa, lupa diri.
Pertanyaannya, apakah lupa atau lupa diri mereka karena tak sengaja karena memang ada penyakit lupa? Sebab, secara kedokteran, dari berbagai literasi, ada beberapa penyakit lupa yang dapat menyerang seseorang. Lupa sebagai penyakit, dapat terjadi karena kecelakaan atau bertambahnya usia, seperti demensia, alzheimer, dan amnesia, yang berhubungan dengan gangguan otak yang membuat pengidapnya kesulitan untuk mengingat beberapa hal, hingga seluruh ingatannya hingga menjadi lupa.
