Pemilihan Umum 2019 yang tak sampai satu tahun lagi, tentu hal ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak, istimewanya pada PEMILU 2019 ini pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dilaksanakan secara bersamaan, terutama Pemilihan Presiden yang dimana tidak lama lagi akan dibuka pendaftarannya oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada bulan Agustus mendatang, dukungan pun mulai berdatangan kepada para bakal Calon Presiden, deklarasi yang dilakukan secara terbuka di hadapan umum pun marak kita lihat di beberapa media massa.
Adanya regulasi Presidential Threshold 20% kursi DPR atau 25 persen suara sah Nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres sebagaimana yang termaktub dalam pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pun mempengaruhi pilihan public pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang, kemungkinan yang terjadi adalah akan hanya ada dua pasang calon yang berlaga, adanya pilihan ketiga tentu sulit untuk diciptakan mengingat Loby Politik yang dilakuakan selama ini hanya memunculkan dua tokoh besar dimana merupakan peserta lama dalam Pemilihan Presiden sebelumnya.
Hal itupun berpengaruh pada pilihan public, apalagi kegaduhan politik yang terjadi seolah-olah menyeret public pada pusaran politik sang calon penguasa, sehingga public lupa yang harus ditagih adalah gagasan dan komitmen untuk menyelesaikan persoalan bangsa kedepan, bukan malah terjebak dalam perdebatan yang tidak substansial.
Bermacam cara para calon penguasa mecari suaka dukungan sebagai upaya memantapkan langkahnya dalam Kontestasi politik 2019, ada yang sudah mendapatkan restu dari para mantan Aktivis 98 atau juga ada juga yang mendapatkan dukungan dari Alumni 212, itu semua adalah perdebatan identitas, tidak ada satupun sempai saat ini para bakal calon Presiden berbicara persoalan bangsa kedepan, gagasan dan komitmen dalam membangun bangsa pun hilang dari perdebatan politik saat ini, sehingga Publik lupa bahwa yang harus publik tagih dari calon penguasa ini adalah agenda kebangsaan kedepan.
Padahal jika berbicara persoalan bangsa, tentu masih banyak PR yang harus di selesaikan, mulai dari Penegakan Hukum, Penigkatan Ekomoni, Kualitas Pendidikan dan lain sebagaimacamnya, maka sudah saatnya baik calon penguasa pun juga partai politik pengusung berdebat dan beradu gagasan untuk mendidik public agara mampu memilih pemimpin terbaik.
Penulis: Tomy Alfarizy
Mahasiswa Fakulatas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang1
