Empat perwira tinggi TNI, semuanya jenderal, tiba bersama. Mereka bukan datang untuk menghadiri acara resmi atau upacara besar, melainkan untuk "konsultasi hukum".
Di balik kunjungan itu, ada sebuah nama yang belakangan sering wara-wiri di dunia maya, Ferry Irwandi, pendiri Malaka Project sekaligus sosok yang aktif di YouTube. Nama ini jadi sorotan setelah Satuan Siber (Satsiber) TNI menemukan dugaan tindak pidana terkait aktivitas Ferry.
Bagi orang awam, mungkin pertanyaannya sederhana,
"Kenapa sampai empat jenderal harus turun tangan hanya karena urusan YouTube?"
Justru di situlah menariknya. Kisah ini bukan sekadar soal Ferry atau Malaka Project, tapi juga soal dunia digital yang semakin tidak bisa dipisahkan dari hukum, politik, dan keamanan negara.
Empat jenderal TNI mendatangi Polda Metro Jaya terkait dugaan pidana Ferry Irwandi. Kasus ini sorot batas kebebasan digital dan hukum. - Tiyarman Gulo
Latar Belakang, Dari Malaka Project ke Dugaan Pidana
Siapa sebenarnya Ferry Irwandi?
Dia dikenal sebagai pendiri Malaka Project, sebuah wadah yang sering membahas ide-ide seputar sosial, politik, hingga algoritma digital. Aktivitasnya di YouTube juga cukup bergaung karena sering menyampaikan pandangan yang kritis dan berbeda.
Namun, dalam dunia digital, kebebasan berpendapat selalu berdampingan dengan risiko. Tidak semua orang sepakat dengan gaya komunikasi Ferry. Dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh TNI, muncul dugaan bahwa sebagian aktivitas Ferry berpotensi masuk ranah pidana.
Masalahnya, pihak TNI tidak langsung membuka ke publik dugaan pidana apa yang dimaksud. Inilah yang kemudian membuat publik bertanya-tanya, seolah ada misteri yang menggantung di balik kasus ini.
Empat Jenderal, Satu Malam
Yang membuat peristiwa ini terasa "wah" adalah siapa saja yang datang ke Polda Metro Jaya. Tidak tanggung-tanggung, ada empat jenderal TNI yang hadir,
- Brigjen TNI J. O. Sembiring -- Komandan Pusat Siber (Dansatsiber) TNI. Dialah yang memimpin patroli siber dan mengungkap adanya dugaan pidana.
- Mayjen TNI Yusri Nuryanto -- Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Sosok yang berurusan langsung dengan aspek penegakan disiplin dan hukum di internal militer.
- Laksda Farid Ma'ruf -- Kepala Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI. Orang yang memastikan langkah-langkah hukum sesuai aturan.
- Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah -- Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI. Dialah juru bicara resmi yang biasanya menyampaikan posisi TNI kepada publik.
Bayangkan, keempatnya hadir bersama ke kantor polisi pada malam hari. Dari kacamata publik, ini bukan kejadian biasa. Biasanya, urusan hukum personal cukup ditangani oleh kuasa hukum atau staf khusus. Tapi kali ini, para jenderal sendiri yang turun tangan.
Kenapa TNI Turun Tangan?
