Warga Desa Tanjung Agung Barat, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan,melakukan gerakan sosial yang mencerminkan respons masyarakat terhadap dampak aktivitas pertambangan batu bara oleh PT Basin Coal Mining (BCM). Aksi protes ini dipicu oleh berbagai permasalahan lingkungan dan sosial yang dirasakan oleh warga setempat.
Warga Desa Tanjung Agung Barat mengeluhkan polusi debu yang dihasilkan dari aktivitas tambang batu bara PT BCM. Debu tersebut mencemari udara dan merusak lingkungan, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan kesehatan masyarakat. Selain itu, keberadaan stockpile batu bara yang dekat dengan pemukiman warga juga menjadi sumber kekhawatiran karena potensi dampak negatifnya terhadap lingkungan sekitar.
Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pada 5 November 2024, ratusan warga Tanjung Agung Raya menggelar unjuk rasa di jalan lintas Desa Tanjung Agung. Mereka menuntut PT BCM untuk menangani polusi debu dan mempertimbangkan kembali lokasi stockpile yang dianggap mengganggu.
Menanggapi protes tersebut, PT BCM menyatakan telah melakukan upaya mitigasi, seperti penyiraman jalan secara rutin dengan mobil tangki air untuk mengurangi debu. Perusahaan juga mengklaim telah membersihkan material batu bara yang berjatuhan dan menyiapkan Kolam Pengendap Lumpur (KPL) untuk mengelola limbah. Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih dipertanyakan oleh warga yang merasa dampaknya belum signifikan.Gerakan sosial yang dilakukan warga Tanjung Agung Barat menunjukkan dinamika kompleks antara kepentingan ekonomi perusahaan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Meskipun perusahaan berkontribusi pada perekonomian daerah dan menyediakan lapangan kerja, dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat memicu resistensi. Aksi protes ini mencerminkan upaya warga untuk menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.Aksi protes warga terhadap aktivitas pertambangan batu bara di Desa Tanjung Agung Barat mencerminkan dinamika politik lokal, di mana masyarakat berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah dan operasi perusahaan melalui demonstrasi dan negosiasi. Peran pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam memediasi konflik menunjukkan upaya menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayah tersebut.Selain itu, keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin desa dalam aksi protes dan mediasi menegaskan pentingnya representasi politik lokal dalam menyuarakan aspirasi warga. Kasus ini juga menyoroti perlunya transparansi dan partisipasi publik dalam proses perizinan dan operasional perusahaan tambang, guna memastikan bahwa kepentingan masyarakat setempat terakomodasi dan dampak negatif dapat diminimalisir.
Kesimpulan
Aksi protes warga Desa Tanjung Agung Barat terhadap PT BCM menyoroti pentingnya komunikasi dan transparansi antara perusahaan tambang dan komunitas lokal.Diperlukan dialog konstruktif dan solusi bersama yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak, sehingga aktivitas pertambangan dapat berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI