Mohon tunggu...
Tiopan Sipahutar
Tiopan Sipahutar Mohon Tunggu... Konsultan - Doktor Kesehatan Masyarakat

TIOPAN SIPAHUTAR, merupakan lulusan Doktor Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia. Berhasil menyelesaikan pendidikan doktor dalam 2,5 tahun, Tio (sebagai nama panggilan) sudah aktif meneliti dan bahkan menjadi aktivis penanganan stunting di beberapa wilayah di Indonesia. Hingga saat ini, aktif menjadi pengajar tidak tetap di FKM UI, menulis buku dan artikel kesehatan, dan menjadi konsultan untuk lembaga non pemerintah dan pemerintah. Beliau sudah menerbitkan beberapa tulisan ilmiah terkait stunting dan juga buku.

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Indonesia, Data, dan Pandemi Covid 19

9 Mei 2020   21:04 Diperbarui: 9 Mei 2020   20:57 68
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Humaniora. Sumber ilustrasi: PEXELS/San Fermin Pamplona

Seluruh dunia dan tanpa terkecuali Indonesia, saat ini sedang mengalami guncangan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya yaitu pandemi Covid-19. 

Jika perang dunia kita dapat melihat siapa musuh yang akan kita lawan, tetapi di masa pandemi, musuh kita berukuran sangat kecil sampai tak dapat ditangkap oleh mata manusia. Disamping kecil, virus ini sangat cepat menular antara satu orang dengan orang lain dan pada kondisi tertentu dapat mengakibatkan kematian. 

Selain mengganggu kehidupan manusia pada aspek kesehatan, pandemi ini juga mengganggu kehidupan perekonomian. Banyak pekerja yang diberhentikan, banyak kepala keluarga mulai mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 

Sulit sekali membayangkan kondisi di masa pandemi; sebelum pandemi saja jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 24,79 juta orang berdasarkan laporan BPS dan kemungkinan besar jumlah yang miskin ini bertambah.

Pemerintah melalui Presiden Jokowi mengumumkan akan dan sudah mengucurkan dana tambahan untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar 405 Triliun dan sebesar 110 Triliun dari dana tersebut digunakan untuk Jaringan Pengaman Sosial. Dana yang dikucurkan ini sangatlah besar walaupun ini tidaklah cukup.

 Selain dana dari pusat, dana dari daerah juga akan dikucurkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi penduduk Indonesia. Namun, sayangnya, dalam pelaksanaannya banyak ditemukan kisruh. 

Ada penduduk miskin justru tidak mendapat, tetapi penduduk yang tidak miskin justru mendapat bantuan. Di DKI Jakarta, kita tahu bahwa telah terjadi tumpang tindih bantuan. Penyebaran bantuan juga belum berjalan merata. Terlepas entah ada isu politik atau tidak, masalah ini sangat erat kaitannya dengan kebenaran sebuah data.

Di dalam statistik, jika kita hendak mengambil sampel secara acak sederhana, kita memerlukan yang disebut dengan sampling frame atau kerangka sampel. 

Misalnya, kita hendak melakukan suatu survei rumah tangga di desa X dan ingin mengambil sampel secara acak, maka kita perlu data jumlah seluruh rumah tangga di desa X. Data jumlah seluruh rumah tangga ini disebut sebagai kerangka sampel. Dalam konteks pembagian bantuan sosial, jika pemerintah akan memberikan bantuan kepada penduduk miskin, tentunya pemerintah memerlukan apa yang disebut dengan data penduduk miskin. 

Setiap desa atau kelurahan tentunya memiliki data ini. Desa atau kelurahan merupakan unit terkecil dari tatanan administasi masyarakat sehingga tidaklah sulit jika hendak melakukan pendataan, apalagi jika sudah memiliki sampling frame. Oke, kita sebutkan saja bahwa kisruhnya tidak terjadi pada level desa sebab yang membagi adalah pemerintah kabupaten atau kotamadya. Jika demikian, data mana yang dipakai oleh kabupaten/ kotamadya? 

Saya kurang paham, apakah bupati atau walikota meminta data ke setiap kepala desa atau lurah atau mereka memakai data BPS dalam Angka yang dikeluarkan setiap tahunnya pada tingkat kabupaten. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun