Lumbung Lepas, Ratusan Kader Cemas!

Dari Sistem E-Vote, Hasil Pemira, Sampai Lahirlah Aliansi Menentang Rektor Amany

Iklim Ciputat Memanas. Daerah di ujung selatan pinggiran Jakarta ini memang terkenal dengan penghasil generasi muda berkualitas, baik dalam bidang intelektual maupun kader-keder politik dari berbagai macam aliran atau afiliasi politik yang tumbuh dan berkembang subur di Ciputat, lewat peradaban kampus islam terbaik dan terbesar di jagad nusantara, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Organisasi-organisasi mahasiswa di lingkungan UIN Jakarta sudah akrab dengan persaingan dalam rangka menduduki jabatan strategis intra kampus baik taraf jurusan, fakultas, dan universitas. Pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa ini selalu ramai dan kerap kali berujung bentrok karena perbedaan pilihan politik ataupun ketidak puasan terhadap hasil pemilu yang telah dilaksanakan. 

Meski dari tahun ke tahun Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa UIN Jakarta (sebagai instansi penyelenggara Pemira) telah mendesain mekanisme Pemira serapi mungkin, bahkan inovasi terbaru yang sempat menjadi bahan protes dan kecaman dari berbagai kelompok mahasiswa, yakni sistem E-Voting yang mulai diterapkan di tahun 2019, sebagai mandat dari Rektor UIN Jakarta, Prof. Amany Lubis yang beritikad memperbaiki tatanan demokrasi kampus agar berjalan lebih efektif dan efesien demi mencegah budaya bentrok paska Pemira yang setiap tahun terjadi dan terus terulang kembali.

E-Voting

Berawal dari mundurnya pelaksanaan jadwal Pemira karena berbagai sengketa dan permasalahan-permasalahan tahunan yang selalu terulang, hingga sempat muncul Aliansi Mahasiswa Peduli Pemira atau yang disingkat Ampera, sebuah aliansi yang dibentuk dalam rangka keprihatinan terhadap kondisi Pemira yang semakin kehilangan arah dalam perjalanannya. Aliansi yang menuntut di rombaknya kepengurusan dalam tubuh KPU ini dalam menjalankan aksinya malah terbalik berperan sebagai tokoh dalam memperkeruh suasana.

Aksi-aksi yang dijalankan berujung bentrok dengan kubu Pro-KPU yang berujung jatuhnya korban pada bentrokan yang terjadi di sore 22 Desember 2018 di depan kantor Senat Mahasiswa Universitas hingga berakibat disegelnya kantor SEMA-U yang berakibat lumpuhnya roda kerja KPU. 

Usut punya usut, Aliansi ini mendapatkan dukungan dan sokongan dari organisasi ektra mahasiswa yang juga bertarung di Pemira UIN Jakarta, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai bentruk protes dan perlawanan terhadap KPU yang dalam kepengurusannya, pucuk pimpinan KPU dipegang oleh salah satu kader dari rival politiknya, yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Lumpuhnya KPU ini terjadi sampai selepas liburan semester ganjil di tahun 2019. KPU kembali menjalankan roda Pemira dengan kaki pincang, disebabkan pergantian sistem pemilihan menjadi E-Voting sebagai bentuk modernisasi demokrasi di waktu yang injury time, yakni sekitar sepekan sebelum tanggal pemungutan suara. Perlu diingat kembali, pengambilan keputusan pergantian sistem Pemira ini bukanlah semena-mena kehendak KPU. 

Sebelum keputusan ini disahkan oleh SK (Surat Keputusan) Rektor, berkali-kali audiensi dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk KPU dan elemen dari Kemahasiswaan Kampus. Dengan berbagai pertimbangan, terlebih aksi-aksi menjelang Pemira yang dilancarkan oleh Ampera berujung bentrok, akhirnya keputusan disepakati bersama dengan hasil Pemira UIN Jakarta 2019 menggunakan sistem E-Voting yang dibuat dan dikelola oleh Pustipanda bekerja sama dengan KPU.

E-Voting secara umum dinilai sukses dalam menjalankan tugasnya, namun berbagai catatan dan laporan mengenai peretasan akun oleh oknum-oknum yang memanfaatkan peluang demi kepentingan individu ataupun kelompoknya ini berseliweran. Sepanjang hari Selasa (19/3) media sosial ramai mengenai isu kecurangan dan peretasan hingga saling tuduh dan menyalahkan antar kontestan Pemira sendiri.