Negara berkembang dapat mencapai kondisi yang lebih baik melalui aksi pembangunan. Pembangunan yang sering dilakukan negara berkembang adalah pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses meningkatnya pendapatan total, yaitu terjadinya peristiwa pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dengan memperkirakan penambahan jumlah penduduk, pergantian fundamental dalam susunan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan keuangan yang terlihat dengan meningkatnya pembayaran ke wilayah awal selama periode waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penanda yang signifikan untuk menentukan keadaan keuangan dalam ruang dalam jangka waktu tertentu, baik berdasarkan biaya saat ini maupun berdasarkan biaya tetap.
Pembangunan adalah wujud nyata dari tugas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan kemajuan daerah dan memenuhi kebutuhan penduduknya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dapat membidik pembangunan lahan yang terbagi menjadi 37 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota, serta 5 kota administrasi. Setiap negara bagian, kabupaten dan kota dikelola oleh pemerintah daerah yang ditunjuk oleh undang-undang. Pembangunan setiap daerah harus optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hasil yang dicapai harus dirasakan secara merata oleh masyarakat Indonesia. Masalah utama pembangunan adalah masih terdapatnya beberapa daerah yang terisolir sehingga mengakibatkan persebaran penduduk yang tidak merata dan keadaan sosial ekonomi yang tertinggal dari penduduk daerah lain di Indonesia, bahkan memicu pembangunan sosial.
Isu yang sangat krusial terkait pembangunan daerah adalah penekanan pada pendekatan progresif, dengan mempertimbangkan kualitas daerah, kapasitas manusia, kelembagaan dan lingkungan praktis. Tentu saja, kemajuan dalam pendanaan teritorial akan menciptakan fondasi baru, memelihara bisnis tertentu, mengatasi batasan tenaga kerja saat ini untuk menyediakan barang, mengelola dengan lebih baik, memelihara organisasi baru, Sektor bisnis baru harus dibedakan. Pendidikan di berbagai sektor ekonomi memungkinkan daerah dan kota bersaing untuk mengembangkan potensi ekonominya dan mencapai pembangunan, sehingga pembangunan provinsi dapat beroperasi secara terpadu, bersahabat dan terkoordinasi sehingga kemajuan yang terjadi di setiap wilayah selaras dengan kebutuhan dan kemampuan lokal.
Aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah mengatur kemajuan masyarakat dalam saluran-saluran perbaikan daerah, memberikan daerah kemampuan beradaptasi untuk mengembangkan daerah dalam menghadapi kemajuan di bidang keuangan. Pembangunan ekonomi digunakan sebagai ukuran untuk menilai kemajuan suatu daerah dari berbagai sektor mata uang dan secara implisit mewakili tingkat perubahan mata uang. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada kerangka moneter yang dominan di seluruh ruang publik.
Perkembangan sektor-sektor ekonomi yang diatur dalam arah ini dapat mengalami perubahan dalam peristiwa keuangan daerah. Peningkatan yang dihasilkan dalam keuangan daerah dapat dilihat sebagai peredaran uang yang teratur, di mana pendapatan nasional bruto (PNB) awal per kapita (biaya konstan) harus lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk. Menurut Sumartini & Muta'ali (2015) mengemukakan bahwa kemajuan keuangan daerah digambarkan oleh pembayaran per kapita yang tinggi dan stabil, pembangunan moneter teritorial serta efek samping dari perbaikan tersebut disebarluaskan secara merata di seluruh daerah sehingga semakin mempersempit kesenjangan antar daerah sehingga kemajuan dapat dianggap adil.
Implementasi kebutuhan kemajuan daerah yang tidak sesuai dengan kemungkinan yang didorong oleh masing-masing daerah. Pemenuhan berbagai kebutuhan daerah yang mempengaruhi derajat kecukupan daerah sangat dipengaruhi oleh jenis penyelenggaraan lembaga publik. Untuk mencapai hal ini, pentingnya konsep kemajuan memerlukan pengembangan metode khusus untuk persiapannya, karena peraturan harus bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas administrasi secara adil dan merata, termasuk pendapatan per kapita nominal (PPK nominal), pendapatan per kapita riil ( PDB riil), pembayaran per kapita, utilitas per sektor, konstruksi keuangan daerah, desain moneter sektoral, dan solusi perhitungan tingkat pengembangan efisiensi moneter.
Ekonomi teritorial merupakan ekonomi yang berfokus pada perspektif spasial dalam penelitian keuangan. Keuangan daerah terdiri dari gabungan aspek keuangan tradisional dan hipotesis daerah, terutama pengelompokan antar daerah, termasuk daerah yang dihasilkan dari perekonomian daerah. Perjanjian uang muka keuangan negara dirancang untuk memberikan peluang bisnis yang unggul bagi penduduk dan mencapai ketergantungan keuangan lokal.
Revitalisasi keuangan dipengaruhi oleh variabel moneter dan nonmoneter yang dapat berdampak positif dan negatif. Efek positif dari perbaikan moneter adalah memungkinkan pelaksanaan pelonggaran moneter berjalan seperti yang diharapkan, meningkatkan arah pembangunan keuangan dan menjadikan lapangan kerja sebagai jawaban atas penurunan pengangguran.
Indonesia merupakan salah satu negara yang pembangunannya bersifat eksogen dan endogen. Di era globalisasi saat ini, pembangunan eksogen akan lebih dominan. Apalagi Indonesia juga merupakan anggota organisasi internasional. Artinya pengaruh faktor eksternal berdampak kecil terhadap pembangunan Indonesia. Dimana teknologi sumber daya dan budaya ditambahkan dari luar. Hal ini dapat mempengaruhi keaslian budaya lokal, dan dikhawatirkan pertumbuhan lokal tidak akan terjadi secara berkelanjutan karena belum beradaptasi dengan kekhasan lokal. Salah satu bentuk pembangunan endogen di Indonesia adalah pembangunan ekonomi lokal. Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) adalah proses pemerintah, sektor swasta dan masyarakat lokal bekerja sama untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya potensial masyarakat (manusia, alam dan sosial) untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
Salah satu contohnya adalah Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang berkembang pesat. Kegiatan pembangunan di Jawa Tengah telah meningkatkan melalui produktivitas PDRB secara keseluruhan. Akan tetapi, dilihat dari struktur perekonomian, laju pertumbuhan sektor pertanian di Jawa Tengah mengalami penurunan, sedangkan sektor industri dan jasa meningkat. Berdasarkan data BPS Tahun 2011, Sektor industri pengolahan Jawa Tengah tetap menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Jawa Tengah yaitu sebesar 32,89%, sedangkan sektor dominan yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran juga memberikan kontribusi sebesar 19,58% terhadap perekonomian Jawa Tengah. Fakta ini didukung oleh temuan Pambudi (2010) yang menemukan bahwa sejak tahun 2004 kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami penurunan, kontribusi sektor komersial cenderung meningkat, dan sektor primer mengalami penurunan. 2008. Meski mengalami penurunan, sektor manufaktur tetap menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto Jawa Tengah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah sedang mengalami transformasi ekonomi melalui pembangunan, dengan bukti penurunan di sektor primer dan peningkatan di sektor sekunder dan tersier.
Di sisi lain, sejak tahun 2001, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah melakukan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan perekonomian daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah, dan perannya sangat besar. Selanjutnya, ekonomi lokal ini merupakan bentuk ekonomi nasional karena berfokus pada sumber daya lokal, keterampilan, pengetahuan dan inisiatif penduduk lokal. Semoga program pembangunan ini menyesuaikan dengan kemungkinan dan karakteristik daerah. Oleh karena itu, kelestariannya terjamin tanpa takut akan perubahan budaya dan tradisi. Menurut Names (2005) mengemukakan pandangan pembangunan endogen yang menuntut munculnya industri endogen/regional. Selain itu, pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari pengembangan usaha lokal, dan bahwa kewirausahaan lokal juga dapat digunakan sebagai variabel kedua yang mendasari pembangunan lokal.
