Korupsi sebagai sebuah wabah yang melingkupi Indonesia sudah sepatutnya diberantas habis. Para koruptor yang melakukan tindakan tidak berperikemanusiaan ini juga sudah selayaknya diberikan hukuman seberat-beratnya.
Mengapa disebut tidak berperikemanusiaan? Karena yang dilakukan oleh para koruptor ini mengambil hajat hidup serta kepentingan orang banyak dan masyarakat untuk kepentingannya sendiri maupun kelompoknya. Akibat kejahatan tersebut, banyak yang dirugikan dan menderita.
Ambil contoh dana pendidikan misalnya. Dana yang seharusnya diperuntukkan untuk pengembangan sektor pendidikan, seperti pembangunan sekolah, beasiswa, alat keperluan sekolah dan lainnya malah diambil oleh para pelaku koruptor. Dana tersebut hilang, pembangunan sekolah tidak terwujud, program beasiswa kandas, penyediaan alat sekolah terbengkalai dan lainnya. Seharusnya masyarakat dapat menikmati dana pendidikan tersebut akhirnya hanya bisa gigit jari tidak mendapat kesempatan yang sudah direncanakan untuk mereka.
KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk untuk memberantas korupsi pun sudah seharusnya menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Namun, apa yang ditunjukkan oleh KPK Â memperlihatkan hal berbeda. Tuntutan vonis yang tidak cukup berat bagi para pelaku korupsi dinilai dapat memberikan pesan keliru bagi giat pemberantasan korupsi di tanah air.
Temuan ICW
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan temuannya. Temuan ini terkait tuntutan kepada para kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Menurut ICW, tuntutan tersebut tidak cukup tinggi untuk memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat. ICW menilai seharusnya para kepala daerah pelaku korupsi memperoleh vonis maksimal. ICW juga mengatakan telah mengungkapkan hal tersebut kepada KPK serta Mahkamah Agung (MA).
Sejumlah 104 kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak awal pendiriannya. Tren vonis kepala daerah sepanjang 2004-2018, vonis kepala daerah rata-rata hanya menyentuh 6 tahun 4 bulan. Dan itu belum maksimal.
Tanggapan KPK
KPK menyatakan perhatian dan kritik yang diberikan kepada institusi ini sebagai bentuk perhatian dari masyarakat. Terkait tuntutan hukuman yang dirasa belum maksimal, KPK berpendapat harus melihat berbagai hal. Menurut KPK, banyak hal terkait dalam suatu kasus. Misalnya, mengembangkan kasus untuk hal yang lebih besar, tuntutan pencabutan hak politik sebagai hukuman tambahan dan penerapan pasal tambahan. Tambahan seperti gratifikasi dan pencucian uang juga turut dipertimbangkan. Disamping itu, perilaku para tersangka selama persidangan juga menjadi perhatian. Sikap kooperatif akan menjadi pertimbangan.
Perbaikan kedepan
Disamping peniadaan hak politik, dan pemiskinan atau perampasan hak aset oleh negara, ada usulan tambahan. Satu hal yang mungkin bisa menjadi tambahan usulan, yaitu meniadakan jangka waktu hukuman. Langsung saja memberikan hukuman maksimal. Terkesan kejam memang, tapi ini adalah cara untuk memberikan efek jera, sekaligus meniadakan tawar menawar jangka waktu hukuman kasus. Tidak perlu memberikan pertimbangan kemanusiaan bagi penjahat koruptor yang telah melakukan kejahatan tidak berperikemanusiaan. Bahkan kalau perlu, penerapan hukuman mati bisa jadi pertimbangan. Berani?
Sebanyak 29 kepala daerah tersangkut dalam sejumlah kasus dugaan korupsi sepanjang 2018. Hal tersebut diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu saja ini menjadi perhatian. Banyaknya kasus korupsi dan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku ternyata belum memberikan efek jera. Jangan sampai KPK memberikan pesan yang keliru kepada para koruptor. Masyarakat yang berada di belakang KPK jangan menjadi pihak yang dikecewakan karena langkah keliru tersebut. [#]
