Kompasianer Ajinatha, dalam tulisannya berjudul "Jokowi Bisa Dilengserkan?", yang diposting hari ini (Senin, 23/9/19), memberikan ulasan sangat menarik tentang Pemerintahan Jokowi (saat ini) dan gagalnya partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf melindungi beliau.
Ini ulasan sangat menarik dan membuat saya merasa (sangat) terkejut.
Menurut Kompasianer Ajinatha, kita harus membuka mata bahwa, semua situasi yang terjadi akhir-akhir ini ada dalam satu rangkaian kepentingan yang sama, yakni Pelengseran Jokowi.
"Tidak bisa dinafikan bahwa semua ada dalam satu skenario," tulis Ajinatha.
Deru (isu) Papua dan HAM, karhutla dan revisi UU KPK dan RKUHP, seperti kita ketahui, memang sudah dan sedang bersaing memasuki kuping dan meruyak gendang telinga. Semua saling sahut-menyahut menyeru "Jokowi harus mundur".
Tengoklah juga daftar trending topic di Twitter hari ini, Senin, 23 September 2019. Tagar #SaatnyaPeoplePower pun tampak dipaneni puluhan ribu like dan tuntutan. Jagat media yang selalu bising dan riuh kini kian riuh.
Gambar foto ratusan mahasiswa yang duduk di atas atap metro mini, seperti yang dikabarkan detik dot com, yang terlihat sedang bergerak menuju Jakarta membuat suasana kian miris. Mereka dikabarkan hendak bergabung dengan massa pendemo di depan DPR RI Jakarta Pusat.
Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen kampus lain juga dikabarkan menggelar unjuk rasa di Kota Bandung, hari ini, Senin (23/9/19). Mereka menyuarakan keprihatinan mereka atas kondisi bangsa yang menurut mereka dalam keadaan sekarat.
Sebelumnya, massa aksi yang terdiri atas mahasiswa dan elemen sipil lainnya yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak juga sedang menggelar aksi di Simpang Tiga Colombo, Gejayan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Massa yang menyerukan gerakan 'Gejayan Memanggil' ini masih dikabarkan terus berdatangan.
Pemerintahan (Jokowi) hari ini benar-benar sedang diuji. Beliau sedang mempertaruhkan reputasi yang sudah dibangunnya selama belasan tahun sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyatnya.
Banyak pihak (sebenarnya) sudah menasehati Pemerintah (Jokowi) untuk tidak gegabah dan tergesa-gesa mengelola isu krusial dan sensitif. Seperti membahas UU KPK dan RKUHP.
