Guru Melek Politik

Hiruk pikuknya PILEG/PILPRES  mulai terasa, intensitas serangan mulai keras. berbagai opini mulai ditebar, di siaran televisi, media media sosial, dan tidak ketinggalan diwarung warung kopi. bahkan dirumah sakit, disekolah sekolah, pasar pasar. dimana saja tempat berkumpulnya warga. memaksa segenap warga untuk ikut berpartisipasi di dalamnya, meski sebatas mengenal jagoannya saja. pileg/pilpres tidak lagi menjadi lahannya para segelintir oknum politisi, akan tetapi sudah merambah keseluruh keseluruh lapisan masyarakat. tidak hanya di kota dipelosok pelosok desa diseentaro republik ini ikut menjadikannya topik utama.

Regulasi pemilihan lima tahunan ini menjadi trend di masyarakat, sebut saja kampung penulis padang lawas, data dari KPUD PADANG LAWAS 64% pemilih, menggunakan hak suaranya pada pilpres, pileg, 2014 lalu. itu artinya masyarakat sudah mulai sadar akan regulasi pergantian pengambil kebijakan direpublik ini. menjadi suatu hal yang terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan mereka. akankah di 17 april 2019 nanti partisipasi masyarakat semakin meningkat? bagaimana strategi KPU sebagai penyelenggara meningkatkan partisipasi masyarakat ini?

Seperti kita yakini bersama PILEG/PILPRES menjadi instrumen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, agenda lima tahunan ini menjadi langkah awal untuk menentukan kebijakan kebijakan dalam suatu daerah. ketika salah dalam memilih wakil, (DPRD, DPRD PROV. DPR RI. ) maka suara rakyat tidak terwakilkan lagi di dalam agenda pemerintah. sebagaimana DPR menjadi wakil rakyat, menyampaikan aspirasi rakyat. sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan Agama.

Sedangkan PILPRES adalah regulasi memilihi pemimpin, orang yang akan menjadi supir. ibarat gerbong kereta api. PRESIDEN ADALAH MASINIS yang membawa dan mengarahkan gerbong gerbong agar tetap di jalurnya, dan memastikan sampai pada tujuan. kepercayaan penuh diberikan kepada mereka yang terpilih. sangat aneh ketika masinis tidak mampu membawa kereta tapi memaksakan diri untuk menjadi masinis, atau masinis yang tidak paham arah dan tujuan justeru di atur oleh penumpang.

Kalangan pedagang, tak mau kalah dengan suasana pileg, maka isu yang mereka angkat tentunya tentang soal market (pasar). soal harga kebutuhan pokok, soal transfortasi, dan bahkan soal kondisi infrastruktur pasar tradsional yang tak layak digunakan sebagai sarana tempat jual beli. legislator mana yang harus di dukung dan di amanahkan,  mampu menyuarakan kebutuhan mereka soal market. presiden siapa yang dipercaya mampu meningkatkan daya beli masyarakat agar barang dagangan mereka laris manis. menumbuhkan perekonomian masyarakat yang lesu.
Bagaimana dengan dunia Guru?

apakah guru hanya sebagai pelengkap penderita saja? sebagian orang akan mengatakan. ngapain guru sibuk urus politik? peserta didiknya saja di urus?

sebagian lagi akan mengatakan! hati hati. nanti kena mutasi? yang paling parah yang berpikiran. bukan urusan ku. pernahkah kita para guru berpikir, ada rekan juang kita yang hingga matinya hanya menjadi manusia tanpa tanda "jasa". pernahkah kita berpikir, masih ada yang menerima gaji Rp. 300.000/3 bulan. buruh bangunan saja gajinya Rp.80.000x 25 hari = 2.000.0000 itu soal prakmatis. bahkan honor guru yang Rp. 300.000 di terima sekali 3 bulan, paling parah ada yang sudah 6 bulan belum menerima honornya!

soal lain. setiap guru menginginkan peserta didiknya sukses, dari mana ceritanya mereka bisa sukses jika tidak didukung fasilitas yang memadai? jika uang pendidikan hanya habis disikat manusia bejat. bupati korup, kadis benalu, kepalas sekolah ATM berjalannya para pejabat, Political will (kebijakan politik) satu satunya jalan merubah itu. keberpihakan para politisi kita terhadap dunia pendidikan adalah keharusan, maka tidak ada cara lain selain memilih dan mendukung para legislator, presiden yang memahami kebutuhan dan kepentingan dunia keguruan itu sendiri.

Bagaimana mutu guru akan meningkat jika tidak terus diasah, bagaimana mungkin mereka bisa kuliah jika uang gaji hanya cukup untuk biaya dapur ngebul. Dari mana mereka dapat tambahan, kalau tidak menjadikan sekolah sebagai tempat kedua. maka jangan salahkan jika ada guru yang berprofesi ganda. pedagang. petani. dai. konsultan politik. bahkan ada yang kerja serabutan, hanya untuk menutupi kebutuhan yang tidak mau berkompromi. terlebih bagi mereka yang sudah berkeluarga, punya anak tiga, sudah kuliah, dari mana kebutuhan ini mereka tutupi.

kawanku para guru!

Kekuatanmu melebih para kandidat legislator, sadarlah guruku. ditanganmu bangsa ini bisa maju. sadarlah rekan guru. diamnya orang baik adalah kejahatan yang sesungguhnya. kejahatan kejahatan atas nama politik, yang menciderai hak hak para guru, melukai hati para rekan honorer. akibat dari ketidak mampuan kita menyatukan persepsi, menyatukan kebersamaan menyuarakan aspirasi para guru.