Kebijakan perubahan kurikulum merupakan politik pendidikan yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. ini sekaligus membantah pendapat yang mengatakan bahwa guru tidak boleh perpolitik..
Bahkan dalam pelaksanaannya seringkali di politisasi untuk kepentingan penguasa. masih segar ingatan kita sebagai contoh kasus jual beli kepala sekolah di kabupaten Nganjuk, dengan tarif yang fantastis. 20 -30 juta kepala SD. 30-50 juta kepala SMA.
Atau kasus Sudirman Said yang di batalkan secara sepihak orasi ilmiahnya oleh lembaga pendidikan, atau keluarnya peraturan KPU RI terkait larangan Kampanye di lembaga lembaga pendidikan. Ini menjadi rangkaian kasus yang menunjukkan bahwa dunia akademisi, adalah ladang subur untuk dunia politik bagi kalangan politisi. politisi pusat, lokal dan daerah, bahkan sekelas presiden tertarik menyeret dunia pendidikan kedunia politik praktis.
Di sekolah guru, kepala sekolah, pengawas, dan peserta didik  sangat berkepentingan, dan akan terkena dampaknya secara langsung dari setiap kebijakan politik para kepala daerah.  termasuk juga masalah perubahan kurikulum, lajim dalam benak kita, ganti menteri ganti kurikulum.
Tentunya diperlukan pemahaman yang mendalam  dari berbagai pihak yang berkepentingan. hingga dalam implementasinya tidak terjadi kesalah fahaman, yang berimbas kepada kesalahan memahami ide ide baru yang dikembangkan oleh segenap civitas akademik disekolah tersebut. pemahaman tersebut tentunya dapat di gali dari berbagai sumber. misalkan saja, membaca buku, laporan dinas pendidikan, laporan masyarakat, media sosial.
Ketika hal ini diterima sebagai masukan yang konstruktif, maka politisasi dalam pendidikan akan menjadi barometer untuk memajukan dunia pendidikan di wilayah masing masing.
Disamping itu orang tua, masyarakat akan terkena dampak dari kebijakan politik yang tidak melihat pada ranah kepentingan publik, mengabaikan kepentingan publik, lebih mengutamakan kepentingan politik praktis, demi mendulang suara disetiap PILKADA,PILEG, dan PILPRES.
Ranah pendidikan tentunya, menjadi lapangan yang menggiurkan bagi setiap kontestan PEMILU. dimana di dalam dunia pendidikan menjadi kebutuhan publik setiap warga negara. maka tidak salah ketika KEPALA DAERAH, CALEG, CAPRES menjadikan dunia pendidikan sebagai alat politik untuk mendulang kesuksesannya disetiap perhelatan pemilu.
Pengembangan dunia pendidikan lewat politik praktis kepala daerah, tentunya mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan di daerahnya.
tentunya banyak guru, terutama kepala sekolah dan pengawas yang belum/tidak siap mengikuti perubahan tersebut. belum lagi kita singgung soal pergantian kurikulum, banyak guru, kepala sekolah, pengawas, belum/tidak siap dengan perubahan kurikulum ini. apapun alasannya jelas ini akan berdampak pada sukses tidaknya dunia pendidikan di daerah tersebut.
Masalah tersebut akan semakin mencuat, ketika dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang sedang stress akibat krisis yang berkepanjangan, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. setiap hari media menyuguhkan tontonan pada masyarakat yang sesungguhnya di lakoni oleh pejabat publik. tidak menggambarkan masyarakat yang berpendidikan. contoh kasus MANTAN KETUA DPR RI kita.
kasus AHOK, kasus KETUA DPRD PADANG LAWAS (NARKOBA) dan kasus BUPATI NGANJUK, dan banyaknya politisi yang terjerat kasus dan sebagainya. yang sesungguhnya tidak memberikan pendidikan yang demokratis di dalam kehidupan bernegara kita. yang menjungjung tinggi nilai nilai kearifan lokal.
