Mohon tunggu...
Tarmidinsyah Abubakar
Tarmidinsyah Abubakar Mohon Tunggu... Politisi - Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh

Selanjutnya

Tutup

Politik

Tanpa Memahami Demokrasi yang Benar, Politisi di Daerah Cenderung Bermental Penjilat di Indonesia

7 Mei 2021   04:09 Diperbarui: 7 Mei 2021   04:12 202
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Oleh karena itu, jika kita pelajari suatu pemberontakan sesungguhnya diawali oleh pemikiran dan sikap politik seseorang yang cukup beralasan mereka melakukannya. Terutama mereka bisa menjelaskan kepada pihak lain tentang argumentasi politiknya, kenapa mereka harus memberontak dan kenapa pihak lain harus mengikuti pemikirannya. Karena fokus dengan tujuannya maka pihak lain yang batinnya protes meski diam tentu akan mengikutinya yang dianggap mampu dan berani melakukan pekerjaan untuk kepentingan bersama.

Kenapa? Tentu saja karena sedikit Pemimpin atau langka dijaman ini yang berpikir dan bertindak untuk kepentingan bersama. Sama sekali nihil sebagaimana pemimpin rakyat dimasa lalu yang berpikir dan bertindak tanpa menghitung kepentingan pribadi dan kelompoknya yakni mereka hadir hanya untuk kepentingan rakyatnya.

Kenapa pergeseran nilai sistem kepemimpinan dahulu dan sekarang terjadi?

Pemimpin jaman ini menghadapi pemilihan oleh rakyat bukan dipilih karena kualitas kemampuan sebagaimana masyarakat dimasa lalu yang mengutamakan ilmu dan kapasitas calon pemimpin. Mereka hanya dipandang sebagai orang yang kaya yang adil atau orang kaya dermawan sehingga rakyat bisa mendapatkan seseorang yang mereka sebut pemimpin tentunya yang memberi bantuan atau belas kasihannya untuk warga masyarakat sekedar bertahan hidup yang semakin sulit.

Rakyat dijaman ini digerakkan oleh uang dan fasilitas yang disediakan dengan indikator besaran jumlahnya, berbeda dengan masyarakat masa lalu yang berorientasi pada keilmuan dan wawasan serta produktifitasnya, dimana jabatan pada negara mereka tekankan pada peran dan fungsinya.

Jika tidak begitu mungkin kita tidak menemukan dalam sejarah bahwa negarawan-negarawan masalalu yang menduduki berbagai jabatan tetapi mereka masih kita temukan aktifitasnya menjual minyak eceran untuk memperoleh biaya mobilisasi politiknya.

Hal ini berbanding terbalik dengan pemimpin rakyat atau pejabat dijaman sekarang, mereka bahkan menyeludupkan uang negara untuk kepentingan mendapatkan kekayaan. Atau mereka mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk membeli jabatan untuk periode dimasa yang akan datang.

Lalu, anda akan bertanya kenapa kesenjangan sosial tidak pernah bisa diminimalisir dalam hidup rakyat?

Jawabannya yang tepat dalam kebijakan pemimpin adalah bahwa para pemimpin rakyat dalam pemerintahan secara tidak langsung melakukan politik buang badan yang seakan kemiskinan rakyat bukan pada tanggung jawabnya. Tetapi lebih pada mentalitas dan kelemahan rakyat sendiri yang cenderung mengharapkan bantuan pemerintah bukan membangun produktifitasnya masing-masing.

Padahal produktifitas masyarakat disuatu negara sangat ditentukan oleh pemimpinnya, dimanapun negaranya. Maka ilustrasi suatu bangsa dapat dilihat pada performan pemimpinnya, jika pemimpin lemah maka rakyatnya juga lemah, jika pemimpinnya amburadul maka negaranyapun amburadul, jika pemimpinnya disiplin, tertib dan rapi maka negaranyapun akan tertata rapi dan berperadaban. Begitulah pembangunan bangsa yang sesungguhnya dimana sekarang semakin terabaikan dan pembangunan lebih mengutamakan target infrastruktur dimana kemudian manusianya mengejar pembangunan infrastruktur atau menyeimbangkan diri dengan pembangunan infrastruktur tersebut.

Pembangunan masyarakat yang produktif bisa dilakukan dengan dengan metode pembangunan yang seimbang dalam dua arah atau dimasa lalu sering disebut sebagai pembangunan yang sesuai dengan kompetensi manusianya, niscaya tidak akan menimbulkan kesenjangan lintas masyarakat dan kelompoknya demikian juga lintas daerah akan tereleminisir dengan sendirinya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun