Mohon tunggu...
Taofik Roby
Taofik Roby Mohon Tunggu...
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi

Ancaman Defisit Beras di Kota Besar

20 Desember 2018   16:54 Diperbarui: 21 Desember 2018   10:28 0 0 0 Mohon Tunggu...
Ancaman Defisit Beras di Kota Besar
Ilustrasi Beras (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Menjelang tahun 2018 berakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data bahwa akan ada beberapa wilayah yang mengalami defisit beras. Yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

Dengan besaran defisit 1,24 juta ton di DKI Jakarta, 770.587 ton di Jawa Barat, 564.933 ton di Sumatera Utara, 425.498 ton di Riau, dan 411.044 ton di Banten. Adapun defisit terjadi karena terkait jelang akhir tahun panen semakin turun. Tak hanya itu jumlah masyarakat di provinsi tersebut lebih besar dari lainnya.

Lansiran data ini seolah mengoreksi klaim surplus beras Kementerian Pertanian (Kementan) dan BPS itu sendiri yang menyatakan bahwa stok beras kita di tahun 2018 ini berlebih hingga 2,85 juta ton.

Dalam penjelasan lebih lanjutnya, ternyata surplus itu memang benar terjadi, tapi dalam skala nasional. Karena menurut BPS, lima area utama yang bakal menghasilkan surplus beras untuk tahun ini adalah Sulawesi Selatan sebanyak surplus 2,32 juta ton, Jawa Timur surplus 1,75 juta ton, Jawa Tengah surplus 1,72 juta ton, Sumatera Selatan surplus 687.694 ton.

Sumber (Kontan)

Ditengarai, ketimpangan stok yang menyebabkan wilayah seperti Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara berpotensi defisit ini terjadi karena adanya regulasi pangan kita yang mengekang pedagang.
 
Maksudnya, bila pengusaha menahan stok dalam jumlah banyak, terdapat kekhawatiran dituduh kartel mengendalikan harga. Maka bila daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat mengalami kekurangan dan provinsi surplus lebih memilih mengamankan kebutuhan lokal.

Bila sudah terjadi kondisi ketimpangan dan juga hambatan aturan, maka masyarakat hanya bisa berharap pada Badan Urusan Logistik (Bulog) agar terjadi distribusi beras secara merata. Masalahnya, stok beras di gudang Bulog itu terbatas. Selain menjaga kelancaran distribusi, beras Bulog juga harus dipakai untuk menjaga harga lewat operasi pasar.

Oleh karena itu, semua pihak pemangku kepentingan di bidang pertanian dan pangan harusnya mengoreksi diri. Bahwa klaim surplus produksi saja tidak cukup. Yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat bukanlah deretan angka, apalagi klaim keberhasilan. Melainkan kelangsungan pasokan pangan.