Negeri ini sepertinya butuh pawang jagung. Harus ada seseorang atau mungkin lembaga tertentu yang bisa mengendalikan jagung. Mulai dari produksi, distribusi, hingga penjualannya. Karena saat ini, harga jagung di pasaran, masih tidak terkendali.Â
Para peternak masih mengeluhkan harga beli jagung yang tinggi, kisarannya sekitar Rp 6.200-6.300 per kg. Itu berada di atas harga patokan pemerintah, yakni Rp 4.000 per kg. Padahal, saat ini katanya Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sudah merealisasikan impor jagung sebanyak 100 ribu ton pada awal Januari 2019. Impor tersebut merupakan jatah yang diberikan pemerintah pada akhir tahun lalu.
Kedatangan jagung impor tersebut diharapkan sebagai alat untuk meredam harga jagung di pasaran khususnya di peternak. Namun fakta justru sebaliknya. Jagung impor Bulog belum berhasil menurunkan harga di peternak.
Kenaikkan harga jagung ini terjadi sejak pasokan jagung mulai menipis alias seret pada akhir tahun lalu. Padahal peternak membutuhkan jagung untuk pakan ternak sekitar 1,1 juta per bulan.
Oleh karena itu saat ini peternak mengalami kesulitan untuk mencari jagung untuk bahan pakan. Bahkan saat ini peternak terpaksa menggunakan jagung basah atau jagung yang memiliki kadar air 32 persen. Biasanya jagung yang digunakan peternak untuk pakan adalah yang memiliki kadar air sekitar 15 persen.
kadar air yang tinggi menyebabkan asupan nutrisi ayam berkurang sehingga mengganggu produktivitas telur. Oleh karena itu, para peternak mengakui bahwa produktivitas mereka sudah turun hingga menjadi 7000 ton per hari. Dan berfluktuasi 3-5 persen tiap harinya.
Selain produksi telur terganggu, proses pertumbuhan ayam hidup pun terganggu. Saat ini, pertumbuhan ayam potong tidak ada yang lebih dari 2 kilogram.
Masalah jagung ini juga sebenarnya tidak berjalan tanpa antisipasi. Pada awal 2019 kemarin, Kementerian Pertanian (Kementan) mengajukan pembukaan keran impor jagung. Bahkan tanpa kuota. Ini sangat bertentangan dengan keputusan Mentan di 2015 lalu, yang menyatakan akan menutup impor jagung untuk pakan ternak.
Ombudsman sendiri sudah mewanti-wanti, agar pemerintah -khususnya Kementerian Pertanian- berhati-hati dalam mengajukan impor jagung. Karena menurut lembaga pengawas pelayanan publik itu, impor jagung harus mempertimbangkan produksi dan kebutuhan di dalam negeri. Tidak bisa dilakukan seperti yang diajukan Kementan kemarin, yakni impor tanpa kuota.
