Tapera untuk Rumah Impian, Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci Keberhasilannya
Pertumbuhan ekonomi global yang semakin cepat menyebabkan aktivitas di dalam negeri dan di luar negeri semakin memiliki keterkaitan satu sama lain.
Kalau saja Kaluna menjadi peserta Tapera, mungkin impiannya punya rumah lebih cepat terealisir.
Tabungan Perumahan Rakyat menjadi permasalahan baru bagi masyarakat, tak terkecuali driver ojek online.
Tepera dan hitungan dasar yang harus dipahami masyarakat
Saat ini kebijakan Tapera ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat menuai pro dan kontra berbagai kalangan mulai dari Gen-Z hingga generasi millen
PP Nomor 21 Tahun 2024 mengatur penyelengaraan Tapera. Hanya saja, Tapera sebenarnya tabungan perumahan rakyat ataukah tambahan penderitaan rakyat?
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dinilai tidak masuk akal dan menyengsarakan buruh
Seberapa efektifkah kebijakan TAPERA yang dikeluarkan oleh pemerintah??
Gotong Royong, sistem dan kata itulah yang didengungkan oleh pemerintah untuk menjalankan beberapa kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Pemerintah harus memastikan bahwa iuran yang dibayarkan oleh pekerja memberikan manfaat yang nyata dan sepadan.
Tapera adalah bukti pemerintah lepas tanggung jawab! TAPERA mengesampingkan kepentingan rakyat demi ladang hijau korupsi masa depan
Punya Rumah Impian? Tapera Bisa Bantu! Tapi Hati-hati Penyalahgunaan!
Tapera? Tabungan Perumahan Rakyat atau Tambahan Penderitaan Rakyat?
Situasi ini menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan
Terlepas dari niat baik di baliknya, pelaksanaan Tapera perlu dievaluasi
Tapera, yang secara resmi diluncurkan pada Januari 2024, merupakan program tabungan wajib bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan.
Program Tapera mewajibkan pekerja dan pekerja mandiri menjadi peserta dengan membayar iuran 3% dari penghasilan. Haruskan kebijakan ini diwajibkan?
Program Tapera Bukan Sekadar Iming-Iming Rumah bagi Pekerja
YUDYA PRATIDINA MARHAENIS! Kebijakan pemerintah Indonesia untuk memotong gaji pekerja sebesar 2,5% sebagai kontribusi bagi Tabungan Perumahan Rakyat
