Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Suistainable Development Goals /SDGs 2030 secara eksplisit mengakui pentingnya peran perkotaan. Konferensi Habitat III di Quito, Equador Oktober 2016 menegaskan kembali komitmen negara-negara di dunia dalam pembangunan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui kesepakatan Agenda Baru Perkotaan /ABP sampai dengan 2036.
Seperti dilansir dari sini, arah kebijakan pembangunan kota meliputi perwujudan kota dan berdaya saing; pemerataan pembangunan di luar pulau Jawa, serta pengembangan kota layak huni , kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana,dan kota cerdas berkelanjutan berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi da budaya lokal. Untuk itu dibutuhkan tata kelola pembangunan kota berkelanjutan dan pengembangan wilayah perkotaan di tiap tingkatan.
Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan (PB) seperti yang disebutkan di atas, sebenarnya berarti pembangunan yang tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang, sehingga pembangunan kota yang harus kita lakukan harus berdasarkan tiga pilar yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup
Lingkungan hidup yang berubah, perlakukan masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung lingkungan hidup secara baik sebenarnya dapat mengubah iklim. Apalagi jika perlakuan kepada lingkungan dilakukan secara tidak tepat oleh banyak negara akan berdampak pada pemanasan global, yang mulai kita rasakan beberapa tahun terakhirini.
Pemanasan global jika tidak diantispasi dengan tepat akan berpengaruh pada kenaikan suhu udara,  dan paras muka air laut. Juga tenggelamnya kota-kota pesisir  dan kota-kota besar dan kecil. Pemanasan global akan berdampak pada pergeseran musim dan cuaca ekstrem.
Tanda-tanda ini sudah mulai kita rasakan beberapa tahun terakhir ini, termasuk pada bencana awaltahun ini, dimana banjir dan longsor dahsyat terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kejadian ini tidak saja melanda Jakarta tapi juga beberapa wilayah lain, seperti Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Maluku dan beberapa wilayah lainnya. Â Kejadian ini sempat mengambil puluhan korban jiwa; ada yang karena kedinginan, kesetrum, kelelahan , hanyut dll.
Penanganan ini tentu saja membutuhan penanganan yang terintegrasi dengan baik, karena masyarakat butuh pemerintah untuk bisa menjalankan regulasi dan komando, pemerintah juga perlu masyarakat sebagai pihak yang harus dilindungi sekaligus diatur.
Sehingga, bisa kita simpulkan di sini bahwa semuanya harus satu padu untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan pembanganan yang suistainable /berkelanjutan seperti yang diuraikan di atas. Antar aparat juga tak perlu saling menyalahkan demi lingkungan bagi generasi mendatang.
