Humaniora

Bagaimana Seharusnya Muslim Bersolidaritas pada Palestina dan Yaman?

3 Januari 2018   20:33 Diperbarui: 3 Januari 2018   20:48 253 0 0
Bagaimana Seharusnya Muslim Bersolidaritas pada Palestina dan Yaman?
Foto: mirajnews.com

Dalam Talk Show Refleksi Akhir Tahun bertajuk "Solidaritas Kemanusiaan untuk Palestina dan Yaman", saya selaku salah satu pembicara mengemukakan bahwa solidaritas adalah kunci bagi perjuangan kita untuk membantu kemerdekaan Palestina dari kolonialisme Israel dan menyelamatkan Yaman dari invasi Arab Saudi. 

Begitu kuatnya solidaritas, sehingga berkembang anekdot bahwa jika umat Islam atau orang Arab bersatu, tak perlu senjata untuk menghabisi Israel, cukup masing-masing mereka membawa seember air dan siramkan ke Israel, maka Negeri Zionis itu akan tenggelam.

Lalu, bentuk solidaritas seperti apa yang tepat dan signifikan?Pertama, solidaritas informasi. Yakni melawan hoax dan framing media pro-Israel, Arab Saudi, Amerika Serikat, dan sekutunya yang membangun narasi justifikasi kolonialisme atas kedaulatan Palestina maupun Yaman. Di antara informasi penting untuk masyarakat adalah bahwa konflik Israel bukan konflik agama maupun ras. 

Seperti dikemukakan Dubes Palestina untuk Indonesia, Fariz Mehdawi bahwa 50 % orang Palestina beragama Yahudi. Data dari Israel Central Bureau of Statistics menunjukkan bahwa 20 % orang Israel adalah Arab. Juga ada sekelompok orang atau umat Yahudi yang menentang ide Zionisme dan eksistensi Israel yg bernaung di bawah organisasi khusus bernama Neturei Karta dan International Jewish anti-Zionist Network (IJAN). 

Sebagaimana temuan sejarawan Yahudi, Marxis Eric Hobsbawm atau sejarawan Ilan Pappe, konflik Israel-Palestina adalah konflik politik yang didasari oleh politisasi agama dan ras oleh gerakan Zionisme untuk kepentingan kolonialisme mereka mengusai Palestina.

Adapun serangan Arab Saudi atas Yaman yang disebut Arab Saudi sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan Yaman dari gerakan Houthi yang disebutnya pemberontak juga menyisakan tanya: mengapa Arab Saudi tak agresif dan konkrit begitu atas Palestina yang justru satu-satunya negara di dunia yang belum berdaulat, dan justru memilih mengintervensi kedaulatan Yaman? 

Yang kentara justru sebuah bentuk politisasi isu sektarian oleh Arab Saudi untuk meneguhkan pengaruhnya di Yaman dan membersihkan anasir-anasir Iran di sana, khususnya yang dituduhkan masuk melalui Houthi.


Kedua, solidaritas ekonomi. Yakni melalui bantuan kemanusiaan dan boikot cerdas. Yang terakhir disebut dalam artian di tingkat negara dan masyarakat melakukan upaya pemboikotan terhadap kepentingan ekonomi, khususnya Israel yang tentunya bisa dan efektif, sekaligus menjadikan media sosial atau apapun milik mereka justru sebagai media untuk kita mengkampanyekan misi kita. 

Sebab, ekonomi merupakan kekuatan dasar dan utama lobi Yahudi, khususnya di Amerika Serikat. Terlebih kita juga tahu efektifitas media sosial secara politik.


Ketiga, solidaritas politik. Hingga kini, status Palestina di PBB masih sebagai negara pengamat non-anggota. Sedangkan Israel bukan hanya sudah anggota sejak awal, bahkan 2016 lalu terpilih untuk pertama kalinya sepanjang 71 tahun sejarah PBB menjadi ketua Komite Bidang Hukum PBB. 

Padahal, Israel adalah negara yang sering melanggar hukum internasional dan terang-terangan menyatakan takkan mematuhi semua Resolusi PBB soal Palestina. Kondisi yang tak setara dalam PBB inilah yang menjadikan daya tawar Palestina di meja perundingan lemah. Di sinilah signifikansi solidaritas politik untuk meningkatkan daya tawar dan posisi Palestina di kancah global dan PBB.


Yang juga penting disuarakan adalah reformasi di tubuh PBB, khususnya mengenai hak veto yang merupakan warisan tata kelola global yang unilateral peninggalan Perang Dunia 2, di mana segelintir negara memiliki hak veto yang bisa memutuskan secara sepihak serta membatalkan suatu keputusan yang disepakati melalui perundingan lantaran mereka adikuasa (power). 

Terbentuknya Israel juga lantaran unilateralisme kolonialis Inggris. Keputusan sepihak Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang menunjuk Yerusalem sebagai ibukota Israel juga bagian dari unilateralisme. Karena itu kita menentang. 

Kita ingin meninggalkan kejumudan itu dan beralih pada tata kelola dunia berbasis multilateralisme: perundingan dan kesepakatan bersama di mana semua negara duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi.


Ketiga bentuk solidaritas tersebut saling terkait. Tanpa infomasi yang tepat tentang masalah dan kebutuhan Palestina, kita bisa salah dalam berempati secara politik dan juga bisa salah sasaran dalam memilih lembaga dan bidang untuk menyalurkan bantuan ekonomi.

Sumber: syiarnusantara.id