KJP yang telah digulirkan oleh gubernur kita saat ini yaitu bapak Jokowi, yang sudah menjadi salah satu janji ketika menjadi calon gubernur waktu itu, dari awal menjadi masalah di Jakarta. Buat sebahagian orang terutama penerima kartu ini, program ini menjadi angin segar penambahan pendapatan selain dari gaji baik itu untuk orang miskin dan orang yang mengaku miskin. Karena Kartu Jakarta Pintar itu pemakaiannya hanya untuk kebutuhan sehari-hari anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua untuk mencari nafkah dengan memberi transpor anak kesekolah tiap hari, memberi uang jajan, membelikan seragam, buku tulis dan lain sebagainya sesuai juknis KJP saat ini. Dan ini sangat berlawanan dengan keperluan pendidikan anak di sekolah yang diperlukan sekolah untuk menunjang peningkatan mutu sekolah. Sehingga sekolah di Jakarta yang telah menjadi alat kekuasaan pemerintah DKI Jakarta untuk mengerjakan tugas sebagai pengelola permohonan KJP, tidak boleh meminta sepeserpun atas jerih payahnya mengurus KJP bahkan ketika ada orang tua yang memberikan sumbangan sukarelanya, Padahal bagi operator waktu dan tenaga telah di keluarkan agar orang tua menerima bantuan ini. Sebenarnya keluhan operator ini tidak terjadi kalau ada dana operasional buat pengurusan kjp oleh pihak sekolah dari pemda dki, belum lagi banyaknya keperluan sekolah yang seharusnya dapat di atasi dengan uang yang didapat orang tua dari dana kjp itu untuk beberapa operasional sekolah diluar bantuan BOS tidak boleh di otak atik sama sekali. Sehingga saat ini sekolah berubah menjadi lembaga sosial bahkan diwaktu tertentu kegiatan belajar mengajar terhambat dengan banyaknya orang tua yang berkonsultasi dengan guru kelasnya di saat pengajuan dan pengumpulan LPJ KJP ini, hingga saat ini LPJ yang digembar gembor kan menjadi alat evaluasi oleh pemerintah hanya menjadi tumpukan arsip disekolah tanpa kejelasan kelanjutannya. Dan lagi lagi sekolah hanya bisa taat terhadap peraturan ini, sekolah menjadi alat kekuasaan melakukan pekerjaan tanpa balas jasa.
Belum lagi masalah perkembangan KJP saat ini, dimana Ahok selaku plt Gubenur DKI melalui dinas pendidikan (disdik) DKI mengintruksikan sekolah-sekolah untuk kembali pendataan pendaftaran KJP dengan waktu yang teramat singkat membuat kebingungan para orang tua murid hanya diberi waktu 1 hari efektif untuk mengumpulkan data ini, orang tua diminta membuat surat permohonan kepada gubernur dengan bertuliskan tangan sehingga tersirat bahwa orang tua harus tahu bahwa siapa yang membuat kjp ini dan akan berhubungan dengan pilpres saat ini. Sehingga secara berduyun-duyun para orang tua murid mendatangi kantor kelurahan untuk membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM), sehingga membuat pegawai kelurahan kewalahan di karenakan harus melayani setiap hari nya 1.000 para orang tua murid. karena waktu yang sangat singkat, masih banyak orang tua siswa kurang mampu yang belum mendapatkan SKTM. Disisi lain pendataan ulang pendaftaran di sekolah sudah di tutup, akan berakibat banyaknya orang tua siswa tersebut tidak menerima bantuan sosial KJP. Belum lagi aspirasi dari beberapa orang tua diantaranya pada tanggal Pak gub DKI, program KJP di wilayah kel Sentiong, kec Senen, Jakpus ,banyak program KJP yg salah sasaran ,itu di lakukan oleh oknum caleg dari partai tolong di di tindak tegas”, sehingga KJP ini menjadi alat partai sebagai money politik yang terang terangan kepada pemilihnya waktu pileg saat itu. Dan sekarang menjadi alat money politik bagi capres saat ini walaupun hingga saat ini KJP belum turun ke ATM orang tua.
Sehingga beralasan banyak nya sekolah yang tidak mau mengurus program ini selain karena banyaknya “ngeribetin” kegiatan belajar mengajar di sekolah, sekolahpun tak mendapatkan apa-apa dari uang itu. Juga membuat sifat orang tua bermental menjadi miskin karena diantara penerima itu tergolong orang berada, yang miskin mengaku sangat miskin. Sehingga buat sekolah program ini hanya mendatangkan masalah baru buat sekolah. Karena ketika dana itu belum turun maka sekolahnya yang selalu di teror pertanyaan kapan uang itu turun?, kenapa anak saya ga keluar dana KJPnya?, sekolah bener ga ngurusin data kita? Dan masih banyak lagi pertanyaan pertanyaan yang mengarah kesana. Dan keluh kesah saat ini hanya dialami oleh operator dan kepala sekolah di sekolah yang ada di DKI Jakarta.
Bagaimana kalau program yang banyak masalah ini disebarkan virusnya kepada sekolah-sekolah yang ada di seluruh indonesia dengan nama baru KIP (Kartu Indonesia Pintar) akankah seperti dijakarta. Dan dari info kuat bahwa bantuan operasional Pendidikan untuk sekolah swasta di hapuskan mungkin untuk menutupi program ini. Mengemparkan bagi sekolah sekolah swasta yang ada di Jakarta. Buat sekolah –sekolah diluar jakarta siap siap menerima beban ini bila calon presiden yang mengusulkan program ini naik menjadi presiden. Semoga pendidikan di indonesia kian diperhatikan siapapun calon yang akan menang nanti sehingga guru atau sekolah bukan menjadi alat politik tetapi menjadi pengantar ilmu kepada peserta didiknya hingga menjadi orang yang berguna. Amin.
