Jakarta, 10 September 2025 -- Gelombang demonstrasi menuntut reformasi dan peninjauan tunjangan anggota DPR semakin memanas dengan aksi-aksi berkelanjutan yang melibatkan ribuan mahasiswa dan masyarakat dari berbagai kota di Indonesia. Sorotan utama aksi ini adalah tuntutan yang dikenal dengan istilah "17+8 Tuntutan Rakyat," yang merupakan rangkaian 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang diajukan kepada pemerintah dan DPR.
Pada Selasa (9/9), ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan BEM UIN Jakarta menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Massa yang mengenakan jas almamater berwarna kuning dan biru ini membawa spanduk bertuliskan "Menangkan Tuntutan Rakyat" beserta atribut lainnya. Mereka bertujuan menagih janji pemerintah dan DPR yang sejatinya sudah menerima tuntutan tersebut, namun belum menunjukkan penyelesaian yang nyata.
"Kami datang untuk menagih janji, tuntutan 17+8 adalah tuntutan kolektif masyarakat dari berbagai elemen, mulai dari influencer, mahasiswa, hingga masyarakat sipil yang meminta agar segera dilunasi," ungkap Diallo Hujanbiru, Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, di depan Gedung DPR.
Isi tuntutan 17+8 ini meliputi berbagai hal, seperti pembekuan kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru anggota DPR; transparansi anggaran publik; pembentukan tim investigasi kasus kekerasan aparat selama demonstrasi; serta penghentian tindakan represif aparat terhadap demonstran. Selain itu, tuntutan jangka panjang juga meminta reformasi sistem politik dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pejabat publik.
Situasi demonstrasi juga terjadi di berbagai daerah lain, seperti di Nusa Tenggara Timur, dimana aksi penolakan kenaikan tunjangan DPRD berujung ricuh akibat bentrok singkat antara mahasiswa dan aparat keamanan.
Seiring dengan aksi-aksi ini, pemerintah dan DPR telah mengambil beberapa langkah seperti menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR mulai 31 Agustus 2025 dan mengumumkan pemangkasan nilai tunjangan. Namun, sebagian besar tuntutan 17+8 masih dianggap belum tuntas oleh para pengunjuk rasa dan masyarakat luas.
"Janji yang diberikan pemerintah dan DPR harus disertai dengan bukti nyata dan bukan sekadar rencana yang tidak jelas. Kami akan terus memantau dan menuntut transparansi dan reformasi yang sesungguhnya," tegas Andhyta F. Utami, salah satu pegiat media sosial yang aktif dalam mendukung tuntutan ini.
Demonstrasi ini menjadi simbol peringatan atas cita-cita reformasi yang dirasakan banyak pihak semakin jauh dari kenyataan, menuntut agar pemerintah dan DPR lebih serius dalam menanggapi aspirasi rakyat demi terciptanya Indonesia yang lebih transparan dan berkeadilan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
