"Kami akan mengubah arah, dari arah tidak benar ke arah yang benar yang membela kepentingan bangsa Indonesia. Langkah awal dalam reorientasi adalah swasembada pangan,"
Kalimat di atas merupakan bagian dari pemaparan visi dan misi calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, yang disampaikan di Plenary Hall Jakarta Convention Centre Senayan Jakarta, Senin (14/1) malam
Masalah swasembada pangan atau yang populernya disebut kedaulatan pangan, selalu jadi komoditas politik di setiap menjelang pemilihan presiden (Pilpres), Â seperti juga yang terjadi saat ini.
Namun, apa yang dikatakan Prabowo masih sebatas pada tataran kata-kata. Kita semua memahami bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling asasi karena sangat menentukan status gizi, kesehatan, dan juga kecerdasan masyarakat.
Dalam jangka panjang, kekurangan pangan dan gizi buruk di masyarakat, tentu saja akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan juga tidak produktif. Dengan kualitas SDM yang buruk, tidaklah mungkin Indonesia menjadi sebuah bangsa yang maju, sejahtera, dan juga berdaulat.
Hal itulah yang selalu dipolitisasi oleh  calon presiden nomor urut 02, seakan-akan masyarakat kita benar-benar kekurangan pangan, gizi buruk, dan lain sebagainya.
Padahal, apa yang dikatakan selama ini, lebih cenderung tidak berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat. Akibatnya, tak sedikit juga masyarakat melakukan protes terhadap apa yang dilontarkan mantan Danjen Kopassus tersebut.
Bagaimana tidak geramnya masyarakat Klaten kepada Ketua Umum Partai Gerindra ini misalnya, dimana Prabowo menyatakan bahwa masyarakat Klaten resah dan menangis karena dibanjiri beras impor.Â
Begitu pula ketika Prabowo melecehkan  masyarakat Boyolali dengan sebutan 'Tampang Boyolali"  yang merujuk pada tampang yang tak bisa diterima di hotel-hotel mewah yang ada di kota-kota besar.
Apa pun yang dikatakan Prabowo masih sekadar janji. Apalagi, jika di dalam dirinya, seperti yang selalu dilontarkan kepada Jokowi, bahwa dirinya seakan  menafikan pembangunan infrastruktur yang selama ini dilakukan Pemerintahan Joko Widodo -- Jusuf Kalla.
