Kabupaten Probolinggo Mengalami Peningkatan Jumlah Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan umum yang dihadapi oleh seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Namun, masalah kemiskinan banyak dialami oleh negara berkembang karena keadaan pembangunan masih belum berkelanjutan dan stabil. Menurut, Oscar Lewis,mengatakan bahwa kemiskinan sebagai ketidakmampuan
Sekelompok orang ataupun seseorang  demi  mencukupi dan memuaskan keperluan dasar kehidupannya, seperti sandang, pangan, dan papan. 

Sementara menurut konsep  BPS (Badan Pusat Statistik), kemiskinan adalah ketidaksanggupan secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari faktor pengeluaran. Untuk mengetahui angka kemiskinan dapat diukur melalui metode Garis Kemiskinan (GK). Selain itu, kemiskinan juga dapat di interpretasikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau kelompok orang yang tidak mempunyai untuk melangsungkan hidupnya sampai suatu tingkatan yang dianggap manusiawi. Menurut Ravallion,kemiskinan merupakan kelaparan, tidak mempunyai tempat tinggal, ketika sakit tidak memiliki biaya untuk berobat. Orang miskin biasanya tidak dapat membaca karena tidak sanggup untuk bersekolah, tidak mempunyai pekerjaan,(pengangguran), takut dengan kehidupan masa depannya, dan pernah terjadi kehilangan anaknya karena sakit.

Kemiskinan secara umum  dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Kemiskinan Relatif
Kemiskinan relatif diartikan dengan beberapa persen dari penghasilan nasional yang diterimakan oleh kelompok
penduduk dengan tingkat penghasilan tertentu dibandingkan kelompok penduduk dengan  tingkat penghasilan lainnya.
b. Kemiskinan Absolut
Kemiskinan absolut dinyatakan sebagai sesuatu situasi dimana kelas pendapatan absolut dari satu orang bukan kelompok pemerhati kemiskinan telah mencoba menyeleksi kemiskinan menjadi empat susunan yang memiliki arti tersendiri , yaitu sebagai berikut:
a. Kemiskinan Absolut
 Bilamana tingkat penghasilannya dibawah "garis kemiskinan" dimana mereka sulit untuk mencukupi kebutuhan dasar.
b.  Kemiskinan Relatif
Keadaan penghasilannya berada tepat pada  posisi garis kemiskinan, tetapi relatif kecil dibandingkan penghasilan masyarakat sekitar.
c. Kemiskinan Struktural
Kondisi miskin karena adanya  dampak dari kebijakan pembanguanan yang belum merata di seluruh masyarakat sehingga mengakibatkan ketidakrataan dalam penghasilan.
d. Kemiskinan Kultural
Mengacu pada permasalahan sikap orang atau masarakat yang diakibatkan oleh faktor budaya, seperti tidak ada niatan bekerja  untuk memulihkan tingkat kehidupan, tidak kreatif, pemboros, malas meskipun ada seseorang yang berusaha membantunya.

Permasalah kemiskinan ini sedang dihadapi oleh Kabupaten Probolinggo. Saat ini, menurut data Badan Pusat Statistik Jawa Timur dalam angka 2022, Kabupaten Probolinggo masih berada di posisi ke-lima daerah termiskim teratas di Jawa Timur. Kabupaten Probolinggo berada di bawah Sumenep untuk di posisi pertama, yaitu Malang, posisi kedua,  yaitu Jember, dan posisi ketiga, yaitu Sampang. Kondisi seperti ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya dari dr.Moh.Haris Damanhuri, Ketua Dewan Pimpinan Cabang HKTI Kabupaten Probolinggo, ia mengatakan bahwa kemiskinan di Kabupaten Probolinggo terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu :

Pertama, rendahnya pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Probolinggo sehingga mengakibatkan tingginya angka kemiskinan. Permasalahan ini menurutnya belum ditangani secara maksimal dalam beberapa tahun terakhir sehingga peningkatan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo cenderung naik.
Tahun 2020 angka kemiskinan di Probolinggo mencapai 18,61, persen dari jumlah penduduk tepatnya ada  218,35 ribu jiwa, sedangkan tahun 2021, angkanya naik mencapai 18,91 persen dari jumlah seluruh penduduk,yaitu  mencapai 223,32 ribu jiwa. Apalagi dampak dari penyebaran virus COVID-19 yang menyebabkan masyarakat kesulitan mencari pekerjaan.  Selama pandemi penghasilan masyarakat tidak menentu, karena minimnya daya beli.  Pandemi juga menyebabkan pemberhentian pekerja bahkan bisa juga di PHK sehingga sebagai orang kehilangan pekerjaan karena perusahaan mengurangi pengeluaran selama masa pandemi ini disebabkan menurunnya angka produksi. Hal ini menyebabkan angka pengangguran meningkat.

Kedua, Probolinggo masih menjadi daerah miskin karena kalahnya daya saing antar daerah,, baik dari sektor pendidikan,  infrastuktur, maupun kesehatan.
Hal ini mengakibatkan masyarakat banyak yang tidak terkoordinir dalam lapangan kerja sehingga terus terjadi peningkatan angka pengangguran di Kabupaten Probolinggo. Jika persoalan mengenai pengangguran ini tidak cepat diatasi akan menimbulkan persoalan sosial seperti dari segi ekonomi dan segi keamanan.

Ketiga, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicapai oleh pemerintah daerah masih terbilang kecil. Ia menyebut, PAD tahun 2021 yang lalu berhasil dikumpulkan oleh pemerintah sekitar 9,5 persen dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.
"PADnya sekitar Rp 211 miliar dari Rp 2,2 triliun pendapatan daerah (APBD). Tentunya ini kurang baik untuk pertumbuhan daerah," katanya.

Terakhir, Sarana dan prasarana di Kabupaten Probolinggo masih yang yang perlu diperbaiki, terutama dalam segi infrastruktur jalan. Contohnya, di batas Probolinggo dengan Kabupaten Lumajang di Desa Tlogosari, sekitar 15 kilometer jalan daerah di lokasi tersebut rusak berat.
Jalanan kembali bagus ketika sudah masuk wilayah kabupaten tetangga. "Jadi sangat mudah untuk  membedakan daerah Probolinggo dan daerah kabupaten sebelah," ujarnya..
Oleh karena itu, ia  menjelaskan  perlu adanya beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi Kabupaten Probolinggo, terutama dalam sektor perekonomian. Salah satu contohnya, yaitu program One Pesantren One Product (OPOP) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu digalakkan. Dikarenakan  Probolinggo terdapat banyak pesantren dengan puluhan ribu santri dengan potensi produk yang bisa mengangkat kesejahteraan ekonomi. Ia juga menyebutkan bahwa bukan hanya  pesantren melainkan sekolah umum juga bisa melakukannya. 

 Adapun berikut ini  untuk mengatasi persoalan kemiskinan,  antara lain:
*Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
*Memberi  kesempatan kepada warga untuk berwirausaha, yaitu terlebih dahulu menggali kebisaan mereka untuk diberi pelatihan dan pendampingan terlebih dahulu.
*Bekerjasama dengan kementrian ketenagakerjaan dan pihak perbankan untuk memberikan permodalan.
*Setelah modal cair, warga tersebut diberi bantuan modal fisik usaha misalnya perangkat alat, rombong jualan, mesin jahit, yang bukan berbentuk dana.
*Bagi para kepala keluarga yang mengalami PHK, diberi insentif oleh pemerintah jangan berupa biaya hidup. Akan tetapi insentif untuk menciptakan sumber pendapatan baru, misalnya bercocok tanam, berkebun, berternak, dan menjahit.
*Meningkatkan kualitas pendidikan.
*Menjaga harga bahan pokok tetap stabil.
*Mendukung usaha mikro.

Pada prinsipnya kemiskinan merupakan suatu situasi yang perlu ditangani oleh pemerintah khususnya pemerintah  daerah. Fungsi pemerintah sebagai pengayom, serta pelindung bagi warganya. Semakin sejahtera warga  maka  semakin meningkat pembangunan di suatu daerah.