Saat ini Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 26/2017 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat memperluas kalangan masyarakat yang digratiskan ketika menggunakan jasa transportasi bus milik Pemda DKI Jakarta ini. Sebelumnya, masuk kategori para PNS/Pensiunan PNS, honorer yang bekerja di Pemda DKI, pelajar penerima KJP, karyawan swasta tertentu, penghuni rusunawa, penerima beras keluarga sejahtera yang tinggal di Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran dan golongan usia lanjut serta difabel yang juga telah terlebih dahulu mendapatkan fasilitas gratis menggunakan angkutan umum milik Pemda DKI. Kategori masyarakat penerima jasa gratis bus Transjakarta kini diperluas lagi, yaitu termasuk mereka para marbut (pengurus masjid), para guru PAUD dan juru pemantau jentik (jumantik) yang juga digratiskan menggunakan jasa bus Transjakarta.
Bagi saya hal ini menarik, mengingat bahwa Jakarta merupakan kota besar yang selalu dipenuhi kemacetan setiap harinya karena jutaan kendaraan memenuhi lini jalanan ibu kota. Ketersediaan bus Transjakarta, terlebih dengan “digratiskan” kepada khalayak tertentu justru akan mendorong masyarakat lebih memilih menggunakan bus daripada kendaraan pribadi atau kendaraan umum “berbayar” lainnya. Pemprov DKI seakan terus melakukan inovasi dan menawarkan solusi yang dapat mengurai beragam problematika di masyarakat, terutama dalam urusan transportasi. Jumlah kendaraan yang semakin menggila di Ibu Kota memang harus dibuat terobosan baru untuk terus menyadarkan masyarakat arti pentingnya menggunakan kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi. Saya kira, Pemprov DKI harus juga meniru beberapa kota besar di Asia, seperti Jepang atau Singapura untuk mengupayakan transportasi massal yang lebih nyaman dan aman sehingga mampu menarik beragam elemen masyarakat untuk berpindah menggunakan transportasi umum.
Penambahan kategori peserta gratis bus Transjakarta kepada marbut dan guru PAUD bisa jadi didasarkan atas logika bahwa keberadaan mereka adalah tenaga-tenaga penuh jasa yang banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi seringkali dilupakan masyarakat. Marbut masjid misalnya, sepintas terlihat seperti pekerjaan yang dipandang sebelah mata, padahal keberadaan mereka sebagai bagian dari pelayan rumah ibadah justru sangat dibutuhkan. Bagaimana tidak, rumah ibadah seperti masjid, yang setiap harinya tidak pernah sepi didatangi umat muslim untuk beribadah, haruslah bersih dan suci dan itu merupakan hasil dari aktivitas para marbut yang terkadang tidak semuanya mendapatkan “upah yang memadai” dari pihak pengurus masjid sendiri. Mengangkat mereka sebagai pribadi yang penting dalam hal kemanfaatan kepada masyarakat banyak tentulah keniscayaan, karena tanpa mereka, rumah ibadah pasti tak akan bisa terurus secara baik dan layak.
Demikian dengan mereka yang merupakan tenaga pengajar di PAUD, yang saya kira lebih banyak mengabdikan dirinya kepada masyarakat dibanding harus mencari uang lebih demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Saya kira, kehidupan para marbut dan guru PAUD tidak bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera secara ekonomi, sehingga memberikan fasilitas gratis kepada mereka adalah hak mereka yang memang sudah seharusnya diberikan oleh pemerintah. Semestinya, dibanding menggratiskan kepada para PNS, keberadaan marbut dan guru PAUD seharusnya lebih diutamakan mengingat kesejahteraan mereka tidak lebih terjamin dibanding para PNS yang sudah lebih dahulu digratiskan menggunakan jasa transportasi Transjakarta. Program gratis Transjakarta ini saya kira, perlu diapresiasi sepenuhnya oleh masyarakat, tanpa harus mengkait-kaitkan dengan pretensi kepentingan atau menghubungkannya dengan apapun yang berbau politik, karena ini murni program peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagi saya, masjid adalah tempat suci untuk beribadah yang seharusnya dijauhkan dari praktik politisasi.
Saya berharap akan ada lebih banyak program-program serupa yang akan ditiru oleh otoritas lainnya di wilayah Indonesia yang memiliki transportasi massal yang dikelola pihak pemerintah. Memberikan layanan kepada mereka yang kurang sejahtera secara ekonomi justru akan melecut semangat mereka merubah ke arah yang lebih baik. Sejujurnya, beginilah kondisi masyarakat Indonesia yang selalu harus diberikan stimulus terlebih dahulu sehingga mampu mendorong masyarakat untuk melakukan kreativitas lebih baik. Tanpa ada upaya dorongan dari pemerintah dengan memberikan layanan yang memberikan banyak manfaat dan keuntungan kepada publik, terlebih layanan itu adalah gratis, maka dapat dipastikan publik terdorong untuk memberikan apresiasinya kepada pemerintah dan tanggung jawab sebagai masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah jelas akan lebih mudah terwujud. Sebuah kondisi yang baik dalam sebuah masyarakat adalah ketika pemerintah dan masyarakatnya terjalin komunikasi secara baik dan masing-masing disadarkan akan hak dan kewajiban-kewajibannya.
Para marbut dan guru PAUD mungkin tidak lagi akan memikirkan ongkos ketika harus pulang-pergi menggunakan kendaraan umum karena layanan gratis bus Transjakarta sudah disediakan. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Budi Kaliwono mengatakan bahwa untuk mendapat layanan gratis ini para marbut atau guru PAUD hanya diwajibkan mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan foto copy KTP dan pas foto ukuran 4x6. Formulir akan disebarkan sesuai dengan wilayah administratifnya masing-masing. PAUD dan juga petugas Jumantik dapat memperoleh formulir di wilayah kecamatannya masing-masing, sedangkan untuk para marbut akan dikoordinasi oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang nanti akan mendata setiap marbut yang masuk dalam organisasi DMI. Di Jakarta, jumlah marbut diperkirakan mencapai 3.200 orang yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, sehingga mereka seharusnya dapat memanfaatkan layanan gratis bus Transjakarta ini setiap kali akan menjalankan aktivitasnya.
Wallahu a’lam bisshawab
