Ketika Para Ulama Berbeda Menafsirkan Politik

Kedudukan ulama dalam percaturan politik di Indonesia tidak saja penting, tetapi malah seringkali menentukan. Dalam konteks politik Indonesia, ulama tentu saja memainkan peran sekalipun ada yang secara terang-terangan, malu-malu atau bahkan tersembunyi. Memang, dalam Islam tidak dikenal lembaga kependetaan (priesterstand), sebagaimana dalam Katolik, namun bagaimanapun, ulama tetap menjadi pemimpin rohani bagi masyarakat. Sejarah Islam di Indonesia bagaimanapun membuktikan, bahwa jauh sebelum masa sekarang, para penganjur-penganjur rakyat dalam hal keagamaan maupun kehidupan sehari-hari, baik para "Guru" atau "Syekh", "Angku Sieh" (Minangkabau) atau "Kiai" (Jawa) sudah lebih dahulu mempunyai arti penting dalam benak masyarakat.

Bagi masyarakat, fatwa seorang alim yang mereka percayai berarti satu "kata-keputusan" yang tak perlu diragukan lagi "kebenarannya". Terlebih dalam konteks politik Sunni---yang dalam hal ini Indonesia mayoritasnya---bahwa keputusan bersama (ijma') ulama dalam hal-hal sosial dan politik, tentu saja memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Muslim. Namun demikian, kecenderungan politik masyarakat Muslim dan berbagai ketaatannya kepada para ulama yang berbeda-beda sesuai dengan "kecenderungan alirannya", nampaknya sulit dilepaskan. Itulah sebabnya, wajar jika terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama yang menafsirkan soal politik, terlebih ketika dikaitkan dengan kecenderungan dukungan mereka secara personal kepada para pemimpin politik yang ada.

Dalam satu artikel yang ditulis oleh M, Natsir di Majalah Pandi Islam, Juni 1939, ia mengemukakan, "ulama bukanlah pemimpin yang dipilih dengan 'suara terbanyak' bukan juga yang diangkat melalui 'persidangan kongres', akan tetapi kedudukan mereka di hati rakyat yang mereka pimpin, jauh lebih teguh dan suci dari pemimpin pergerakan organisasi atau pegawai pemerintah yang manapun juga". Natsir seolah menunjukkan betapa kuatnya otoritas seorang ulama---terlebih ketika mereka bersepakat---terlepas dari beragam afiliasi mereka dari aliran atau ormas Islam manapun. Peran ulama tak mungkin diabaikan dalam percaturan politik di negeri kita ini.

Kekuatan para ulama tentu saja ada dalam "kesepakatannya", sekalipun terkadang apa yang dimaksud oleh "ijtima' ulama" tidak begitu dihiraukan oleh beberapa pihak yang menganggap bahwa mereka adalah bukan bagian dari ulama yang mereka ikuti. Hal ini tampak sesuai dengan satu hadis Nabi Muhammad, bahwa "para ulama adalah pewaris para nabi" yang memberikan keleluasaan kepada mereka untuk menafsirkan wahyu-wahyu nubuwat, bahkan dalam banyak hal terkadang mengisi "kekosongan" dalam ajaran Nabi lalu membulatkannya, menguraikannya (seringkali bertentangan isi) dan menafsirkannya.

Dalam buku, "Pengantar Teologi dan Hukum Islam", Ignaz Goldziher menyebut ulama sebagai para teolog yang menginterpretasi hal-hal yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran pengarangnya sendiri---termasuk Alquran dan Sunnah. Mereka itulah yang menjawab persoalan-persoalan di luar lingkup perhatian Nabi. Mereka mendamaikan pertentangan-pertentangan yang akan---katakanlah---melegakan Nabi; mereka mencari rumus-rumus tegar dan menegakkan baris demi baris argumen sehingga menjadi benteng pertahanan, dengan tujuan menyelamatkan rumus-rumus tersebut dari serangan-serangan, baik dari dalam maupun dari luar.

Jadi, tak perlu heran jika sesama ulama saling berbantah dengan melontarkan argumen-argumen yang kuat dibalik lembutnya kesombongan mereka. Sangat mungkin bahwa beragam perkembangan di dalam umat itu sendiri dan dialektika yang terjadi terus menerus terutama dengan pengaruh-pengaruh dari luar, terdapat bentangan lahan yang sedemikian luas seraya "memanggil" mereka untuk memainkan peranannya masing-masing. Tak menutup kemungkinan, bahwa ulama juga menginginkan perannya lebih menonjol dalam hal politik, selain sebagai pendakwah keagamaan, sebagaimana yang kita saksikan belakangan ini.

Kita tentu saja dengan mudah dapat membedakan, bagaimana dan kelompok ulama mana yang berbeda-beda dalam hal menafsirkan kondisi politik. Suatu rangkaian peristiwa politik tertentu, sulit dilepaskan dari beragam realitas yang menopangnya, termasuk situasi keagamaan, kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan mungkin saja perasaan-perasaan (hissiyyaah) tertentu yang mendorong ke arah dukungan-dukungan pribadi seorang ulama terhadap kekuasaan. Bagi ulama-ulama tertentu yang telah berafiliasi terhadap kelompok-kelompok politik yang berseberangan sikapnya dengan pemerintah, sudah pasti mereka mengajukan penafsiran yang "buruk" terhadap kekuasaan berjalan.

Sebaliknya, ulama-ulama yang lebih akomodatif atau dekat dengan kekuasaan, pastilah mereka cenderung menafsirkan kondisi politik sudah "sesuai" dan sejalan dengan apa yang sejauh ini mereka dapatkan, seperti misalnya bantuan-bantuan tertentu yang selama ini diperoleh dari pemerintah. Kita seringkali menghadapi suatu tandatanya besar, kenapa para ulama tidak sepakat saja dalam menafsirkan kondisi politik? Atau mereka bersama-sama berjuang demi kebaikan bangsa dan negara, tanpa satu sama lainnya berada dalam balutan "kecerdikan dan kehalusan yang sombong" berpolemik dalam menafsirkan suatu peristiwa politik?

Saya lebih cenderung menyatakan bahwa apa yang terjadi belakangan yang terkait dengan masalah-masalah kecenderungan politik, para ulama tentu saja tidak terpecah, namun sebagai bagian dari para teolog-penafsir, mereka memiliki otoritas untuk berbeda pendapat dengan yang lainnya. Merujuk kepada sejarah pembentukan teologi Islam masa lalu, terutama sepeninggal Nabi Muhammad, peristiwa-peristiwa politik utamanya yang kemudian membuat para ulama memiliki perbedaan argumentasi dogmatis yang terpecah ke dalam beberapa kelompok. Cara pandang yang berbeda dalam menafsirkan realitas politik waktu itu, tentu saja membuat masyarakat berbeda-beda pula dalam mengikuti pendapat para ulamanya.  

Gambaran yang cukup realistis adalah bagaimana ketika M. Natsir menjelaskan kedudukan para ulama dalam konteks sosial-politik di Indonesia yang rupanya memiliki keterkaitan yang cukup erat ketika di lihat di masa kini. Bagi Natsir, para ulama adalah tokoh-tokoh masyarakat yang mencerdaskan pada umumnya. Hanya saja, perspektif para pemimpin politik yang terkadang ada saja yang menganggap para ulama tidak mengetahui apa-apa, sekadar "rukun tiga-belas dan sifat-sifat dua puluh atau ketika para petugas pemerintah mengambil sikap curiga terhadap tiap-tiap orang alim, sebagai guru yang bekerja keras dan mungkin mempergunakan pengaruhnya untuk melakukan pemberontakan dan yang semacamnya itu".     

Kita tentu saja selalui dibumbui sikap curiga yang berlebihan kepada sebagian ulama yang tidak kita ikuti, sekalipun mereka tentu saja memiliki pengikut yang cukup banyak. Sikap curiga semacam itulah yang tentu saja semakin "menjauhkan" kita dari sikap lebih demokratis yang sebenarnya dan kecenderungan-kecenderungan politik nampak lebih kuat dalam membalut perasaan-perasaan kita sendiri. Memang perlu rekonsiliasi antara ulama-umara; politisi-ulama, sehingga dualisme kepolitikan dimana tidak semua kaum intelek itu "anti agama" dan tidak juga para ulama hanya paham rukun wudlu dan istinja' saja. Di sinilah pentingnya membangun korelasi yang positif tanpa didasari kecurigaan atau kesombongan yang pada akhirnya kita sendiri yang mencerai-beraikannya.