Syahirul Alim
Syahirul Alim Penulis Lepas dan Aktivis Sosial-Keagamaan

Alumnus Magister Ilmu Politik UI, Penulis lepas, Pemerhati Masalah Sosial-Politik-Agama, Tinggal di Tangerang Selatan

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Kiai Said dan Refleksi Politik NU

17 April 2018   15:27 Diperbarui: 18 April 2018   19:52 2485 3 2
Kiai Said dan Refleksi Politik NU
wartakota.tribunnews.com

Diskusi dan peluncuran buku "NU Penjaga NKRI" yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, nampaknya juga merefleksikan bagaimana sikap NU terhadap kekuasaan. Saya menyebutnya sebagai bagian dari refleksi politik, karena memang sangat berdekatan dengan ajang tahun politik.

Buku ini disebut oleh editornya Iip D Yahya, sebagai refleksi perjalanan panjang NU sebagai ormas Islam dalam mengawal NKRI. Buku ini memuat kumpulan tulisan tentang NU yang erat kaitannya dengan prinsip politik kebangsaan dan ke-Indonesia-an.

Saya sendiri belum membaca bukunya, namun paling tidak, pandangan-pandangan Kiai Said sebagai keynote speaker dalam acara tersebut, cukup mewakili refleksi politik NU terhadap kekuasaan dan isu-isu kekinian.

Berbagai isu politik yang berkembang, dikomentari oleh Kiai Said bahkan tampak begitu kontras: NU mendukung --untuk tidak disebut akomodatif-- terhadap kekuasaan, bahkan hampir tanpa reserve dan di sisi lain, mengkritik pihak-pihak oposisi yang kontra terhadap penguasa. Aksi 212, disebut Kiai Said, sarat kepentingan politik.

Agama sekadar dijadikan alat kepentingan, seperti tampak pada praktik Jumatan yang digelar di Monas bukan di masjid. Para  pendukung Aksi 212 pun tak luput dari kritiknya.

Pernyataan Amien Rais menyoal 74 persen lahan yang dikuasai asing di era pemerintahan Jokowi, dinilainya sebagai tudingan salah alamat.

Begitu pula kritiknya atas pidato politik Prabowo yang menyebut Indonesia bubar pada 2030 dinilainya sebagai fiksi yang tak sesuai dengan semangat keagamaan sebagaimana tertuang dalam Kitab Suci.

Meskipun tidak semua kritik Kiai Said secara keseluruhan benar-benar mewakili refleksi politik NU, namun paling tidak, NU "struktural" secara jelas memposisikan kemana arah dukungan politiknya. Sulit rasanya untuk membedakan, mana pendapat pribadi Kiai Said dan mana sikap politik NU dalam konteks ini.

Tetapi ketika labelisasi "ndablek" ditujukan pada dirinya sendiri, mungkin saja pernyataan kritiknya mewakili sikap pribadinya sebagai warga negara dan tidak dalam kapasitas mewakili mayoritas NU.

Mayoritas NU memang tampak cenderung diam, mengingat diam lebih selamat daripada mengumbar pernyataan yang akhirnya menuai polemik di tengah masyarakat.

Perlu rasanya sedikit menengok ke belakang, di mana sikap NU dalam konteks besar politik kebangsaan sangatlah jelas: nasionalis-religius, anti kolonialisme, namun tetap akomodatif terhadap kekuasaan.

Penerimaan yang mudah terhadap Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal dan digulirkannya fatwa tentang "Resolusi Jihad" adalah contoh nyata sikap politik NU.

NU pula yang menjadi garda depan penjaga tradisi Nusantara, menyemai budaya pesantren dan bersikap luwes terhadap praktik-praktik tradisi dan kepercayaan masyarakat, tanpa mempertentangkannya sedikitpun.

Keseluruhan sikap ini tertuang dalam prinsip tasamuh, tawazun, dan tawasuth yang tertuang dalam garis besar kepolitikan NU.  

Bagi saya, kekuatan NU justru lebih nampak dari sisi kultural-nya, dimana jaringan-jaringan keulamaan yang sedemikian kuat, membentuk semacam ikatan-ikatan kulturnya tersendiri.

Hubungan kiai-santri yang terhimpun dalam matarantai keilmuan tradisi pesantren, menjadikan NU "kultural" justru tampak semakin besar dan kuat.

Besarnya jumlah warga NU yang terafiliasi secara kultural, tidak selalu asimetris dengan kenyataan politik struktural-nya.

Sikap PBNU secara politik, misalnya, belum tentu adalah perwujudan dari sikap NU itu sendiri. Itulah barangkali yang kemudian menjadikan asumsi, dimana NU secara kultural memang tampak akomodatif terhadap kekuasaan, berbeda dengan strukturalnya yang mungkin pro-aktif terhadapnya.

Dinamika "struktural" dan "kultural" dalam perjalanan NU pun selalu penuh dengan kejutan. Dari muktamar ke muktamar, tampak terekam nuansa politik yang cukup kental, karena selalu saja  terjadi tarik-menarik antarkubu keduanya.

Saya kira, tangisan KH Mustofa Bisri (Gus Mus) ketika terjadi kekisruhan di Muktamar 33 NU Jombang adalah wujud kekecewaannya terhadap politisasi kelompok struktural yang "merusak" kultur-nya sendiri.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2