Setelah sekian lama menjadi polemik, akhirnya terbuka juga "kartu", siapa pihak yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengakui RUU HIP merupakan inisiasi partai berlogo banteng tersebut.
Pengakuan ini muncul setelah partai-partai yang sebelumnya selahuan dengan PDIP dalam pembahasan RUU HIP (kecuali Demokrat yang menolak sejak awal) lepas tangan dan berbalik arah.
Akan tetapi, setelah "kartu" itu terbuka dan PDIP dijadikan common enemy atau biang kerok dari semua polemik terkait RUU HIP, salah seorang kader PDIP, Zuhairi Misrawi menuding partai politik (parpol) lain dengan "sengaja" memainkan kartu politik dalam perdebatan RUU HIP. Zuhairi secara tidak langsung menuding Partai Demokrat sebagai salah satu parpol yang tidak arif dalam berdemokrasi.
Pernyataan Zuhairi ini bak bandar judi yang kalah telak. Sudah nyata kalah tapi tak terima kekalahan dan justru menuding pihak lain berbuat curang dengan cara memanipulasi kartu yang diturunkan. Padahal faktanya, si bandar judi lah yang mempunyai peranan lebih dalam pembagian kartu. Jadi, pernyataan Zuhairi pada dasarnya adalah jalan untuk menyelamatkan muka akibat miskalkulasi yang terjadi.
Terkait permainan kartu, sebenarnya Partai Demokrat berada di pihak yang tidak menguntungkan. Bayangkan, delapan fraksi yang hadir saat rapat di Badan Legislasi (Baleg), kecuali Demokrat, setuju dengan RUU HIP tersebut. Jika situasi tersebut adalah situasi perkelahian, tentulah Demokrat babak belur dalam gelanggang parlemen.
Namun beruntung, Demokrat memegang kartu kunci dalam permainan. Kartu kunci Demokrat itu membuka pintu-pintu dukungan lain. Mulai dukungan publik secara umum, hingga dukungan dari organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan yang dengan keras menolak keberadaan RUU HIP.
Apa "Kartu" Demokrat Terkait RUU HIP?
Demokrat memiliki kartu persatuan yang di dasari nilai-nilai luhur dan historis bangsa yang sesuai dengan Pancasila. Sejak awal berdiri, Demokrat berpegang pada prinsip Nasionalis-Religius sebagai sebuah keseimbangan dalam berpolitik dan bernegara. Disitulah kunci "kemenangan" Demokrat yang tanpa gentar menghadang delapan parpol lainnya yang mendukung RUU HIP.
Bagi Demokrat, Pancasila yang ada hari ini sudah final. Apa-apa yang telah dirumuskan para pendiri bangsa sudah sangat tepat untuk menyatukan bangsa Indonesia yang beragam. Sehingga, tidak perlu ada aturan lain terkait Pancasila yang justru mendegradasi Pancasila itu sendiri dan dapat menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat.
Jadi, terang sudah kartu yang dimainkan Demokrat. Jika hari ini masih ada pihak yang menuding "kartu" yang dimainkan Demokrat terkait RUU HIP, patut dicurigai rencana dan skenario apa yang sedang atau ingin dilakukannya.
Apakah benar asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat, bahwa ada upaya kelompok tertentu untuk menyusupkan ideologi berbahya yang bisa merongrong Pancasila?
