Indonesia Darurat Politik Dinasti

Politik dinasti yang di ungkapkan Megawati, saat menyampaikan pidato politik dalam rangka pengumuman 49 pasangan yang di usung PDI-P dalam pilkada serentak 2020 di kantor DPP PDI-P, Jakarta.

Demokrasi Indonesia sejak runtuhnya orde baru ternyata menghasilkan efek samping berupa politik dinasti. Hampir merata di seluruh Indonesia terjadi politik dinasti. Baik di pusat maupun di daerah.

Dinasti politik terbentuk oleh seorang diawali oleh seorang penguasa yang kemudian diteruskan oleh anak dan menantu bahkan cucunya. Mungkin di Indonesia masih terbatas oleh dua generasi, meski untuk beberapa kasus bisa tiga generasi. Penguasa bisa dengan mudah memberikan tongkat kekuasaan kepada penerusnya, yaitu kaum keluarganya karena memiliki sumberdaya politik yang besar, sehingga tidak memerlukan energi dan biaya untuk dilanjutkan oleh penerusnya.

Partai politik besar di Indonesia yang kini memiliki kursi di parlemen terindikasi dimilik dinasti politik, termasuk PDI-P. Di Demokrat kita tahu ada keluarga Susilo Bambang Yudoyono (AHY-Ibas), Gerindra ada keluarga Djoyohadikusumo (Prabowo-Hasyim), Nasdem ada keluarga Paloh (Surya-Prananda), dan PDI-P ada trah Megawati Sukarnoputri (Puan Maharani). Bahkan di partai baru baik Berkarya maupun Perindo tercatat keluarga kuat menjadi pengusungnya. Begitu di partai lain ada politik kekerabatan terjadi meski tidak secara mencolok.

Di banyak daerah juga kita mengenal beberapa keluarga yang selalu dipastikan ada kerabatnya menjadi kepala daerah. Bahkan pada beberapa daerah ada seorang gubernur memiliki anak yang menjadi bupati. 

Umum terjadi jika seorang bupati atau gubernur mempunyai anak, menantu atau kerabat yang lain yang duduk di lembaga legislatif. Harus diakui bahwa putra-putri penguasa lebih memiliki akses yang terbuka untuk berkuasa. Mereka memiliki panggung yang ditinggalkan pendahulu sehingga mereka hanya tinggal meneruskanya. 

Kaderisasi dalam parpol yang seharusnya terbuka menjadi tertutup oleh kepentingan keluarga. Hal ini sebenarnya tidak sehat bagi perkembangan politik Indonesia. oligarki dan politik dagang sapi dimungkinkan sering terjadi. Semoga tidak, karena kita menginginkan Indonesia jaya dan demokratis serta terbuka bagi semua orang