Sungguh saya kaget, membaca artikel yang memuat judul "Menpora Ancam Kembali Bekukan PSSI".
Bisa jadi, membaca judul dan isi artikel tersebut, seluruh publik sepakbola nasionalpun tentu kaget juga. Kok, Menpora tiba-tiba memunculkan wacana pembekuan PSSI di tengah seluruh timnas berbagai kelompok umur akan berjibaku mendulang prestasi sepakbola nasional yang selama ini tertidur. Terlebih Indonesia segera akan dikunjungi puluhan negara peserta Asean Games.
Sejatinya saya menyayangkan bila wacana Menpora kembali membekukan PSSI tersiar di berbagai media, maka berita yang tersiar di media online, secara otomatis akan dapat dibaca oleh publik dunia. FIFA pun secara otomatis langsung dapat membaca bila sepakbola nasional ada masalah kembali.
Namun, bila saya kaitkan persoalan wacana Menpora kembali membekukan PSSI, saya jadi teringat dengan artikel yang saya tulis dengan judul "Ada Apa dengan Askot PSSI Depok dan Asprov PSSI Jabar" di Kompasiana (5/7/2018). Saat itu, saya hanya memahami ada yang tidak beres dengan pembatalan Kongres Askot PSSI Depok oleh Asprov PSSI Jabar.
Namun adanya ketidakberesan tersebut, ternyata Kongres Askot PSSI Depok malah diselenggarakan di sekretariat Asprov PSSI Jabar, di Bandung dengan kekuasaan penuh oleh Asprov PSSI Jabar. Lucu dan ironis, di zaman ini, masih ada sikap dan perilaku organisasi yang demikian. Apa Asprov PSSI di tempat lain, di Indonesia, ada yang demikian juga?
Malam ini, saat iseng membuka media dan membaca, ternyata saya temukan artikel yang sangat menarik. Artikel tersebut di tulis oleh media online di Depok (26/4/2018). Petikan bahasannya adalah:
Luar biasa, organisasi di Depok selalu 'Diobok-obok penguasa'. Wali Kota Depok, Mohammad Idris dituding kerap melakukan 'intervensi' untuk memuaskan 'nafsu kekuasaannya' menguasai sejumlah organisasi-organisasi mitra Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, di antaranya Dewan Kesenian, PMI, Korpri, Baznas, KNPI, KONI, Kadin, dan Askot PSSI.
Organisasi-organisasi tersebut diduga kepengurusannya 'diharuskan' orang-orang yang direstui Wali Kota Depok, kalau bukan maka yang terjadi dualisme organisasi atau ada organisasi tandingan bahkan organisasi tersebut 'dibiarkan' konflik. Nah, kali ini yang jadi 'korbannya' Asosiasi Kota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Askot PSSI) Kota Depok.
Barangkali bila Menteri Pemuda dan Olahraga mendengar informasi tentang perseteruan Askot PSSI Depok dan Asprov PSSI Jabar  yang terkesan ditunggangi kepentingan, kira-kira apa kesan dan sikapnya ya?
Bila Menpora membuka wacana kembali untuk membekukan PSSI karena masih ada pengaturan  skor dan dianggap menjadi salah satu praktik yang masih sering terjadi dalam sepak bola Indonesia, lalu apakah masalah Askot PSSI Depok yang diatur dan diambil alih oleh Asprov PSSI Jabar, bukan sebuah praktik pengaturan juga?
PSSI pernah dibekukan oleh pemerintah pada April 2015 hingga dicabut pada Mei 2016. Sejumlah faktor termasuk banyaknya kecurangan dalam kompetisi menjadi alasan pemerintah melakukan pembekuan kepada PSSI.
