Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak mempermasalahkan soal politik dinasti. Namun, sembari menyindir dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dirinya tak setuju jika dinasti bertujuan meraup keuntungan lewat kepemimpinan daerah.
Megawati menyatakan pertimbangan hubungan keluarga bukanlah faktor utama penentuan seorang pemimpin. Menurutnya, semua calon pemimpin harus dilihat dari kapasitasnya, tanpa memandang ikatan kekerabatannya. Meski jika ada ikatan kekerabatan, itu tak menjadi persoalan.
Jika satu keluarga besar menguasai kepemimpinan daerah, kemudian keluarga itu berusaha melakukan cara culas demi meraup untung, maka Mega menilai itu adalah persoalan korupsi semata. Artinya, modus korupsi memang bermacam-macam, termasuk dengan memanfaatkan nepotisme.
Pernyataan-pernyataan Megawati tersebut sungguh menarik untuk dicermati. Sebagai Ketua Umum sebuah partai yang mencantumkan kata demokrasi , Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka pernyataan dia sungguh kontradiktif dengan apa yang semestinya diperjuangkan partainya.
Dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya bebarapa orang. Oleh karena itu di dalam dinasti tidak ada politik karena peran publik sama sekali tidak dipertimbangkan. Dengan itu, dinasti juga menjadi musuh demokrasi karena dalam demokrasi, rakyat lah yang memilih para pemimpinnya. Jadi, politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara.
Politik dinasti muncul dalam dimensi yg halus, berupa gejala dinasti politik yang mendorong sanak keluarga elite-elite lama untuk terus memegang kekuasaan di pemerintahan yang diturunkan secara demokratis oleh pendahulu mereka. Pada gejala ini, penyesuaian terhadap etik demokrasi modern dilakukan dengan mempersiapkan putra-putri yang bersangkutan dalam sistem pendidikan dan rekrutmen politik yang sedemikian dini. Jadi, saat mereka muncul, kemunculannya seolah-olah bukan diakibatkan oleh faktor darah dan keluarga, melainkan oleh faktor-faktor kepolitikan yang lebih wajar dan rasional. Meskipun terkadang ‘gelar pendidikan’ mereka dapat dibeli dengan nama keluarga mereka.
Namun demikian politik dinasti juga dapat tampil dalam bentuk yang lain, lebih vulgar dan identik dengan otoriterianisme. Ia muncul dari suatu sistem politik modern yang sudah ada sebelumnya dan yang sudah dibekukan dan selanjutnya dikondisikan sedemikian rupa sehingga rakyat melalui wakilnya, hanya bisa memilih anak atau istri dari keluarga yang sedang berkuasa. Dengan demikian, yang sebenarnya terjadi adalah politik dinasti yang dipilih bukan secara sukarela oleh rakyat, tetapi secara represif.
Kecenderungan politik seperti itulah yang terjadi di Golkar pada era presiden Soeharto. Seluruh keluarganya terlibat di partai dan pemerintahan serta wakil rakyat. Pemilu hanya menjadi formalitas demokrasi semu dan bahkan palsu. Otoritarian dinasti Soeharto yang dibungkus dalam kemasan seolah demokrasi Pancasila.
Situasi politik seperti itu juga yang sekarang diulang dilakukan oleh PDIP dan Partai Demokrat, dinasti Soekarno dan dinasti SBY. Meski apa pun alasan yang disampaikan oleh Megawati tentang politik dinasti dan dia merasa tetap demokratis tapi faktanya tetap terjadi yang namanya ‘petunjuk ibu Ketua Umum’ dan dia memanfaatkan budaya ‘pekewuh’ yang ada dalam kultur budaya Jawa. Maka tidak tercapailah situasi demokratis dalam hal ini. Lebih lanjut maka demokrasi dalam PDIP benar-benar‘hanya perjuangan’ terus tanpa menjadi demokrasi yang sesungguhnya.
Tulisan sederhana ini hanya sekedar ingin berbagi wawasan tentang betapa mencemaskannya apabila politik dinasti ini terus dibenarkan. Negeri ini akan semakin tidak demokratis dan itu berarti bertentangan dengan Pancasila. Semoga kecemasan ini tidak menjadi nyata tetapi negeri ini menjadi semakin demokratis dengan tidak menerapkan politik dinasti. Merdeka!
Salam damai penuh cinta.
***
Solo, Jumat, 15 November 2013
Suko Waspodo
