Akhmad Sujadi
Akhmad Sujadi wiraswasta

Entepreneur

Selanjutnya

Tutup

Regional Artikel Utama

Menanti BPJT Kenakan Tarif bagi Mobil yang Masuk Jakarta

26 Maret 2018   06:43 Diperbarui: 27 Maret 2018   12:19 1811 3 0
Menanti BPJT Kenakan Tarif bagi Mobil yang Masuk Jakarta
megapolitan.kompas.com

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai otoritas baru transportasi di Jabodetabek yang dibentuk Presiden Jokowi-JK pada 2015 lalu, mengusulkan agar kendaraan yang berasal dari luar Jakarta yang masuk ke Ibu Kota dikenakan tarif saat masuk Jakarta. Usulan ini dipertimbangkan untuk mengatasi kemacetan. "Kan BPTJ mempunyai tanggung jawab untuk mengatur transportasi di Jabodetabek, kenapa karena kondisinya sudah emergency, gawat darurat," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono saat berbincang via telepon, Minggu (Detikom 25/3/2018)

Sebelumnya BPTJ menerapkan ganjil-genap untuk mengurangi kendaraan yang masuk Jakarta dari Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Kali ini BPTJ mengusulkan setiap kendaraan yang masuk Jakarta dipungut biaya. Berapa besaran biayanya memang belum dimunculkan, hal ini merupakan upaya BPTJ menekan pengguna kendaraan pribadi menjadi mahal. Hal ini merupakan upaya paksa BPTJ untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

Transportasi memanfaatkan ruang dan waktu. Pada ruang atau slot tertentu kondisi jalan sangat padat dan terjadi kemacetan panjang di ruas-ruas tertentu. Pada saat bersamaan di ruas tertentu jalanan menjadi kosong. Hal ini lumrah dalam kondisi kendaraan pribadi tumbuh pesat di Jabodetabek. Tantangan BPTJ bukan hanya kepada pengguna saja, namun harus berani membatasi kendaraan dari hulu hingga hilir, produsen juga harus disasar.

Menangani pergerakan mobil pribadi tak semudah mengatur barisan bebek ke mana arah penggembala mengarahkan. Mobil pribadi menjadi sarana paling mudah untuk manuver seseorang, keluarga atau siapa saja pengguna mobil pribadi menggunakanya. Karenanya mobil pribadi menjadi pilihan utama bagi warga mampu, atau sedikit mampu ambil kredit kendaraan, sehingga jalanan tak kuasa menampung pada waktu-waktu tertentu.

Kewenangan dan pengaturan jalan berbayar dalam kota Electronic Road Pricing (ERP) sudah diwacanakan sejak lama, bahkan di jalan Sudirman-Thamrin Jakarta dulu sudah pernah dipasangi alat untuk pemantauan dan mungkin akan dipasangi gate pembayaran. ERP diterapkan sebagai langkah mengurangi kendaraan, dan membuat transportasi pribadi menjadi mahal, diharapkan dengan mahalnya biaya operasi transportasi pribadi akan mendorong warga menggunakan angkutan umum.

Untuk mengalihkan kendaraan pribadi pemerintah sudah menyediakan transportasi KRL Jabodetabek. Bus Transjakarta yang diminati warga. Sedangkan bus TransJabodetabek yang masih dikson dan ikhtiar agar dapat diminati. Angkutan massal KRL yang sudah diperpanjang hingga ke Cikarang dan dan Rangkas Bitung kini sudah penuh sesak dan tak dapat ditambah kapasitasnya. Sedangkan busway masih mencukupi dan masih mampu untuk mengangkut penumpang Jakarta.

Pemerintah juga terus mengebut pembangunan MRT, kereta angkutan perkotaan dari Lebak Bulus-ke Hotel Indonesia. Terowongan MRT sudah tembus, sebagian rel juga sudah dipasangi di jalur layang dari Senayan hingga Lebak Bulus, pada 2019 nanti MRT sudah dapat kita nikmati. Dengan MRT beroperasi, penulis yakin sebagian pengguna mobil pribadi akan beralih ke MRT secara sukarela. Mereka akan dengan bangga menggunakan transportasi umum massal yang modern, menggunakan MRT juga prestis.

Tak hanya MRT, sarana transportasi modern LRT dari Kelapa Gading, LRT dari Cibubur dan LRT dari Bekasi Timur juga mudah-muahan dapat selesai bersamaan. Sehingga transportasi ini dapat terkoneksi secara teratur dan memudahkan pengguna jasa. Dengan koridor MRT dan LRT terkoneksi akan memudahkan orang untuk manuver, sehingga mendekatkan pengguna ke tujuan.

Sebagai transportasi yang dibangun serba baru mulai perusahaannya, PT MRT merupakan perusahaan swasta, BUMD Pemprov DKI, LRT yang konon diserahkan pengoperasianya ke PT KAI juga memiliki infrastrusktur dan armada semunya baru. Dalam kondisi serba baru dan modern mulai dari manajemen, stasiun, dan peralatan pendukungnya diharapkan pelayanan dapat standar seperti MRT di Singapura, negara tetangga yang sudah mengoperasikan MRT.

MRT dan LRT sebagai transportai modern diharapkan mampu menarik pengguna mobil pribadi untuk berpindah dengan kesadaran sendiri. Tak perlu dipaksa bila transportasi umum massal susdah modern, cepat, aman dan nyaman otomatis masyarakat akan beralih. Dalam kurun waktu tidak lama generasi juga kita akan berganti, para pengguna transportasi akan diisi orang-orang muda kelahiran tahun 1980 ke atas. Kita percaya generasi ini merupakan potensi pengguna transportasi umum.

Banyak langkah BPTJ sudah direncanakan dan diperbuat, salah satu kebijaknya mendekatkan angkutan bus ke permukiman warga. Bus-bus premium yang seharusnya hanya sampai terminal kini merangsek dan bisa masuk di titik-titik pemberangkatan. Tujuannya tentu untuk mempermudah pengguna bus tanpa harus berganti angkot sebelum tiba di terminal.

Selain itu BPTJ juga sedang giat merencanakan dan bersama stakeholder sedang mewujudkan pendekatan perumahan ke simpul transportasi dengan pola yang disebut Transit Oriented Development (TOD). Warga yang tinggal di dekat TOD tak perlu jauh mencari sarana transportasi umum.

Langkah-langkah pemerintah ke depan sudah cukup baik. Kita hanya perlu bersabar menunggu selesainya proyek-proyek penting itu yang diperkirakan akan tuntas secara baik pada 2022. Kenapa kita harus buru-buru dengan kebijakan populer yang membebani warga? Lebih bijak kita menahan diri dan mengisi waktu tunggu dengan membuat konsep-konsep pengaturan transportasi pasca MRT, LRT siap dioperasikan. ***