Pengertian politik kebangsaan
terdapat 3 perspektif politik, hubungan agama dan negara yang sering digunakan sebagai analisa formulasi politik di nusantara.
1. Islam sebagai Din Wa daulah
Menjadikan Islam sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan negaranya. Islam dijadikan hal terpenting dalam negara tersebut. Din wa daulah terwujud di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Mesir.
2. Islam terpisah dengan agamanya
Islam terpisah dengan agamanya atau sering disebut sebagai negara sekuler. negara sekuler juga terwujud di negara Turki, meskipun di negara Turki mayoritas Islam namun disana, di negara Turki menggunakan sekuler. Di mana meminimalkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Islam sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan beragama
Secara formal Islam tidak disebut sebagai dasar negara hanya saja dalam praktek kehidupan sehari-hari menggunakan substansi ajaran Islam.
Dari 3 perspektif politik tersebut, Indonesia menempati posisi ke 3 di mana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terpenting adalah pelaksanaan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. dalam konteks politik kenegaraan maka Islam sebagai sumber nilai yang menginspirasi bagi seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa terkecuali. dalam paradigma posisi agama dan negara berhubungan secara simbolik yang artinya saling membutuhkan atau timbal balik. Di paradigma tersebut agama dan negara bersifat integralistik artinya yang satu dan lainnya menyatu dan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan.
Dalam paradigma agama memerlukan negara karena melalui negara agama dapat hidup dan berkembang dalam negara dan juga sebaliknya negara memerlukan agama karena disini dengan agama negara tersebut dapat berkembang dalam etika moral dan spiritual agama. Dalam paradigma agama maupun negara saling menguatkan satu sama lain. Politik kebangsaan merupakan suatu politik yang dikembangkan oleh Islam nusantara dengan menganut dasar-dasar kebinekaan yang berasas multikulturalisme.
Islam nusantara mengembangkan politik kebangsaan karena:
