Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 November 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 5,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00%
Kenaikan suku bunga adalah langkah proaktif, awal, dan berwawasan ke depan untuk menurunkan ekspektasi inflasi tinggi saat ini dan menjamin bahwa inflasi inti kembali ke target 3,0 ± 1% di awal tahun, terutama pada paruh pertama tahun ini. 2023 dan memperkuat strategi stabilitas nilai tukar uang Rupiah untuk mencerminkan nilai dasarnya seiring dengan permintaan dari perekonomian domestik yang terus meningkat dan tetap kuat didukung oleh dolar AS yang kuat dan ketidakpastian yang cukup besar di pasar keuangan global. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, "ekonomi internasional diproyeksikan akan mengalami resesi tahun 2023 karena pola kenaikan suku bunga yang diberlakukan secara bersamaan di antara sebagian besar bank sentral." Selain itu, menurut situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), resesi ekonomi ditandai dengan penurunan produk domestik bruto (PDB) suatu negara, pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut. Ini tidak diragukan lagi merupakan masalah bagi pemerintah Indonesia, karena pertumbuhan negara itu terus berlanjut meskipun sempat terjadi kesusahan pada saat terjadi nya wabah Covid-19 yang menyerang di segala belahan dunia ditambah meningkatnya kekhawatiran geopolitik dari konflik Rusia-Ukraina, dan bahkan kemungkinan resesi di tahun mendatang yang cukup mencekik negeri bahkan dunia ini. Mengingat kompleksitas persoalan tersebut, Pemerintah melakukan upaya keras untuk menghindari resesi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2023, dan tema peringatan kemerdekaan Indonesia tahun ini adalah "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat" yang mencerminkan harapan bagi bangsa Indonesia untuk selalu semangat dalam memulihkan keadaan negeri yang cukup babak belum ini dan akan tumbuh dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan terutama pemulihan ekonomi.
Pemerintah yang secara agresif mengharapkan tidak terjadinya resesi pada tahun berikutnya setelah dapat diklaim cukup kompeten dalam menangani masalah selama epidemi, telah memperoleh beberapa wawasan dengan mengadopsi berbagai kebijakan sistem Pembayaran dan Kebijakan Moneter. Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Makroekonomi dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyebutkan pemerintah akan menerapkan tiga strategi dalam menghadapi ancaman resesi pada 2023. Yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi domestik yang besar, di mana fokusnya adalah memanfaatkan potensi populasi Indonesia yang cukup besar dengan jumlah jiwa 276,4 juta jiwa, Kedua pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan yang merupakan yang tertinggi selama ini. Adopsi lengkap onile single submission di seluruh Indonesia akan meningkatkan iklim investasi. Tidak hanya itu, beberapa bauran kebijakan telah dilaksanakan, antara lain penguatan kebijakan nilai tukar Rupiah, menjaga kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit atau SBDK, memastikan kecukupan kebutuhan distribusi uang dan layanan tunai, mendorong Bank Sentral Digital 4.0, dan mendorong penyedia jasa pembayaran untuk siap menerapkan standar nasional Open API payment atau SNAP, dan meningkatkan kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama dalam perdagangan.
Pemulihan ekonomi global masih berjalan kuat, meskipun mungkin lebih lambat dari perkiraan semula, dan ada perkiraan untuk resesi pada tahun 2023 di tengah meningkatnya ketidakpastian karena ketegangan geopolitik di Rusia-Ukraina meningkat. Dengan penyebaran COVID 19 yang melambat dan kemungkinan resesi di tahun mendatang meningkat, pertumbuhan ekonomi domestik di SEiring diperkirakan akan tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan tetap antara 4,7 hingga 5,5 persen. Menurut prediksi, inflasi 2022 akan dijaga dalam kisaran yang diinginkan sebesar 3+/- 1% persen karena pasokan yang memadai sejalan dengan meningkatnya permintaan, ekspektasi inflasi yang terkendali, Stabilitas nilai tukar rupiah, dan langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan Badan Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, serta meningkatkan penyaluran kredit korporasi pada sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ekspor dan inklusi keuangan. Salah satunya adalah penguatan operasi moneter dengan meningkatkan struktur suku bunga pasar uang sesuai dengan kenaikan BI7DRR rate, Melanjutkan jual/beli SBN di pasar sekunder untuk meningkatkan pass-through kenaikan BI7DRR dan meningkatkan daya tarik yield SBN bagi investor portofolio asing sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah suku bunga dengan tetap berada di pasar, sebagai bagian dari upaya mendorong inovasi sistem pembayaran, antara lain dengan melanjutkan penerimaan B-FAST, penerbitan Instrumen Suku Bunga Indonesia (SukBI) dengan menggunakan surat berharga yang mendasari berupa surat berharga pembiayaan eksklusif, serta melalui mendalam Mengkaji respon suku bunga bank terhadap suku bunga kebijakan suku bunga untuk merumuskan hukum Syariah, terus mendorong penggunaan Qris dan terus mengembangkan fitur dan layanan Qris, termasuk memperluas Qris lintas negara.
Dengan bauran kebijakan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh BI serta kebijakan oleh pemerintah maka diharapkan dapat menguatkan setor ekonomi di berbagai basis, penguatan daya beli masyarakat pada Usah Mikro Kecil Menengah guna pembelian barang dengan komponen di dalam negeri akan menjadi tinggi dan meminimalisir akan terjadinya resesi ekonomi yang akan terjadi maka sesuai dengan Tema bahwa Indonesia dapat “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”
